hpn2020
Rabu, 08 Januari 2020 18:39

Gubernur DKI, Dengarlah Suara Para Seniman yang Memprotes Kebijakanmu!

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

.... SUDAH  hampir dua bulan protes seniman terhadap pembangunan Taman Ismail Marzuki (TIM) berlangsung.

Itu jika dihitung sejak tanggal 20 November 2019, mulai pada saat digelarnya diskusi publik dengan topik "PKJ TIM Mau Dibawa Kemana?"

Bukannya surut malahan kini makin mengeras, membesar dan meluas. Solidaritas antar seniman dari berbagai daerah merembet dengan cepat.

Aksi protes dengan beragam cara, mulai dari protes formal ke DPRD DKI, mimbar bebas hingga silent act terus dilancarkan para seniman.

Perihal yang dituntut seniman sebenarnya sederhana saja. Mereka ingin didengar pendapatnya. Mereka ingin diletakkan sebagai subjek.

Bukan objek. Mereka ingin disambut dengan pantas partisipasinya dalam proyek pembangunan yang lebih luas, habitat mereka sendiri, Taman Ismail Marzuki.

Ketika pembangunan TIM bergemuruh seperti sekarang ini, mereka merasa tidak diperlakukan layaknya sebagai subjek yang otonom yang telah lama mengisi dan memakmurkan aktivitas kesenian dan kebudayaan di TIM.

Tiba-tiba seolah mereka ditempatkan sebagai tamu di rumah mereka sendiri. Tiba-tiba mereka diperlakukan sebagai subjek yang tidak memiliki rasa, karsa dan cipta. Tiba-tiba mereka dianggap layaknya para pengunjung yang lalu lalang pulang pergi di TIM.

Tentu sebagai insan seni yang sadar, mereka tersinggung. Apa susahnya penguasa proyek revitalisasi TIM ini, tepatnya Gubernur DKI, mengajak urun rembuk.

Mendengar mereka dengan hati dan pikiran terbuka. Apa susahnya bagi Gubernur DKI menyediakan kesempatan luas bagi para seniman untuk membuka akses yang luas, mulai dari perumusan ide mendasar revitalisasi TIM, terlibat merencanakan tata ruang seni dan budaya di TIM, hingga menjamin porsi hak dan kewajiban mereka terkait kesinambungan TIM sebagai salah satu pusat kebudayaan dan kesenian di Indonesia.

Apa susahnya sih? Toh nasib dan perkembangan kebudayaan dan kesenian sejatinya berada di tangan kecakapan dan kecerdasan para seniman. Bukan di tangan para birokrat apalagi politisi yang silih berganti kehadirannya.

Apalagi pula, di tangan investor dan peraup profit. Jadi tidak berlebihan jika para seniman melihat ada kezaliman dan kesewenang-wenangan dalam proyek pembangunan revitalisasi TIM yang saat ini tengah berlangsung.

Bahkan sangat wajar jika mereka teriak:

“INI PERAMPOKAN!” Pada saat Diskusi Publik: “PKJ-TIM Mau Dibawa Ke mana?”, PDS HB Jassin, 20/11/2019, para seniman sudah menyatakan sikapnya bahwa mereka Menolak TIM dikelola dengan gaya hitung dagang bisnis ala Jakarta Propertindo alias Jakpro.

Lantas hari itu juga dicetuskan “Pernyataan Cikini”, yang ditandatangani oleh Radhar Panca Dahana dan seluruh seniman yang hadir dalam pertemuan itu.

Pernyataan keras, atau semacam peringatan, yang dititipkan untuk disampaikan kepada Gubernur DKI Tidak mungkin atas alasan ringan dan sederhana sosok seperti Radhar Panca Dahana memerlukan diri untuk mengeluarkan protes.

Tidak mungkin atas alasan remeh para seniman menghimpun diri untuk melancarkan protes berbulan-bulan dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, dana dan kerja mental untuk dapat digagalkannya proyek jakpro yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur DKI saat ini.

Saya kira, saya menulis perihal ini didorong oleh sikap adil dan pemihakan kepada suara-suara yang diabaikan. Dalam hal ini suara para seniman. Saya kira Gubernur DKI yang terpelajar, harusnya dapat merenungkan dalam sela-sela kerja pemerintahannya: mengapa para seniman menolak revitalisasi TIM?

Mengapa mereka protes? Itu harusnya pertanyaan yang pantas untuk dicaritahu jawabannya. Dan jawabannya ada pada para seniman yang sedang melancarkan protes itu.

Bukan pada anak buah Gubernur. Saya kira juga, peristiwa protes para seniman yang menolak revitalisasi habitat mereka sendiri, yaitu TIM, dapat menyadarkan Gubernur untuk coba mengubah pendekatan pembangunannya selama ini, yang cenderung tidak demokratis dan partisipatif.

Jikalaulah proyek revitalisasi TIM ini ditempuh melalui pendekatan demokratis dan partisipatif yang luas dan komprehensif sehingga setiap seniman di TIM terlibatkan, kisah penolakan para seniman terhadap proyek revitalisasi TIM tidak akan terjadi.

Dan ini adalah pelajaran berharga yang telah dengan baik disumbangkan oleh para seniman. Dan hendaknya di kemudian hari yang masih ada waktu, pendekatan demokratis dan partisipatif menjadi acuan dalam membangun setiap sisi DKI Jakarta. ..

~ Syahrul Efendi Dasopang, Partisipan untuk Para Seniman Yang Membela Hak dan Martabatnya

 

PERNYATAAN CIKINI

 

Bersama ini, Kami seluruh seniman dan seniwati Taman Ismail Marzuki menyatakan dengan tegas MENOLAK:

1. Pelibatan Jakpro dalam mengurus atau mengembangkan seluruh fasilitas/isi kompleks Taman Ismail Marzuki.

2. Jika revitalisasi dalam bentuk apa pun tidak melibatkan secara langsung pendapat dan atau kerja para seniman dan seniwati yang ada di dalamnya.

3. Upaya pembangunan dalam ruang kebudayaan yang luas, termasuk membangun manusia unggul, tanpa pemahaman komprehensif dan sosialisasi di kalangan yang adekuat tentang makna kebudayaan yang sebenarnya.

Jakarta, 20 Nopember 2019

Mewakili seluruh aktivis Taman Ismail Marzuki

Radhar Panca Dahana, (beserta seluruh seniman yang hadir di ruang PDS HB Jassin, al. Mogan Pasaribu, dkk. yang membubuhkan tanda tangan masing-masing).

Baca 656 kali Terakhir diubah pada Rabu, 08 Januari 2020 22:31

Berikan komentar

TULIS PESAN

Kontak Polisi