hpn2020
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 675
Regional
Regional

Regional (162)

Jumat, 13 September 2019 15:42

Sekjend LPK Mendukung Penetapan Firli Sebagai Ketua KPK

Ditulis oleh

 foto: Sekjend LPK Ikbal Borman

Alasannews.com, JAKARTA | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih secara aklamasi Irjen Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019 – 2023. Kegiatan itu berlangsung di gedung DPR senayan Jakarta pada Jumat (13/9/2019) dini hari.

Komisi III DPR memilih 5 dari 10 nama calon pimpinan KPK. Lima nama yang terpilih melalui proses voting dan dihadiri 56 anggota Komisi III.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, Lima nama terpilih dengan suara terbanyak menjadi pimpinan KPK. Seluruh perwakilan fraksi – fraksi telah menyepakati untuk menjabat pimpinan ketua KPK sebagai ketua adalah Firli Bahuri yang saat ini tercatat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Walaupun diketahui mendapat sejumlah kritikan dari berbagai pihak elemen masyarakat sipil Pegiat anti Korupsi, dalam proses menjadi Calon Pimpinan KPK, Namun penetapan Irjen Filri Bahuri sebagai Ketua baru Lembaga Anti Rusuah KPK mendapat apresiasi dan dukungan dari pihak organisasi pegiat anti Korupsi lainnya yakni Lembaga Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut dengan singkatan LPK.

Sekretaris Jendral (Sekjend) Dewan pimpinan Nasional (DPN LPK), Ikbal Borman mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung penuh penetapan Irjen Firli sebagai Ketua baru KPK, karena telah melalui proses uji coba yang kredible dari Panitia Seleksi (Pansel) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kami menilai terpilihnya Irjen Firli sudah sangat tepat, beliau dari Polri, artinya kerjasama Polri dan KPK akan lebih erat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, keterpilihannya pun sudah melalui uji seleksi yang sangat ketat dan kredible,” ungkapnya saat ditemui Jumat (13/9/2019).

Ikbal Borman menambahkan, pihaknya juga sangat mengapresiasi profesionalitas yang ditampilkan Kapolda Sumsel itu dalam mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR, ketika menyampaikan visi misi yang mengedepankan strategi upaya pencegahan dan akan menjalin kemitraan dengan berbagai elemen dalam memberantas Korupsi menuju pelaksanaan goverment, clean governance.

LPK juga menilai, komposisi lima pimpinan KPK baru dengan latar belakang yang berbeda itu terlihat komplit, dari Kepolisian, KPK, Akademisi, Hakim dan Advokat.

“Berdasarkan visi misi LPK, tentunya kami akan mendukung program - program pimpinan baru KPK tersebut dan LPK akan siap membangun kemitraan kerjasama dengan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Indonesia, “imbuhnya.(humas lpk)

foto:ilustrasi

Alasannews.com, JAKARTA | Kota Jakarta berevolusi menuju City 4.0. Dalam City 4.0 Pemprov DKI Jakarta bertindak tidak hanya sebagai administrator, penyedia layanan, ataupun fasilitator, tapi merupakan pihak yang terbuka untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat untuk mengentaskan berbagai permasalahan Ibukota.⁣

Kita sungguh bersyukur pagi tadi Pemprov DKI Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 8 perusahaan teknologi, yaitu Nodeflux, Botika, DuitHape, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan Gojek, di Balai Kota⁣, tulis Gubernur Anies Baswedan dalam akun Ig.

Yang penting nantinya bukan hanya pada dokumennya, yang penting adalah pada aksi pasca dokumen ditandatangani. Dan kita berharap banyak dari sini akan muncul banyak solusi untuk masyarakat Jakarta. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi,⁣

Ada begitu banyak masalah yang ada di kota ini yang bisa diselesaikan bersama-sama. Tujuan kita adalah keadilan sosial, tapi mekanismenya harus menggunakan mekanisme pasar supaya berkelanjutan., katanya

Melalui kesepakatan hari ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan warga khususnya perusahaan teknologi untuk mewujudkan Jakarta sebagai city 4.0, melalui implementasi #JakartaSmartCity (JSC).puan



Kamis, 12 September 2019 04:28

Mereka Bicara Karena Habibie

Ditulis oleh


Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng |  Kepergian Prof DR Bachruddin Jusuf Habibie, Presiden RI ke 3 membuat anak bangsa ini larut dalam duka. Pemerinytah pun menghimbau seluruh warga Indonesai memberikan pengjormatan terakhir kepada almarhum dengan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang.

Tidak hanya, sejumlah anak bangsa angkat bicara karena BJ Habibie.

Siapa saja, berikuti petikannya:

Moh Sorajudin Bantilan (Ulban):

Adik kandung Raja Tolitoli ini mengaku, tahu dan kenal tehnologi canggih karena BJ Habibie. Waktu itu tanun 1983, saya tahu komputer buatan Jerman. 

Ketika itu, saya di Jakarta, ucap adik Bupati Tolitoli itu. Iya, bicara tehnologi ketika pasti identik dengan prof BJ Habibie, ujarnya.

Dia besar, karena almarhum adalah orang paham tehnologi canggih/tinggi. Itulah, banyak yang minta agar BJ Habibir ditetapkan sebabai bapak tehnologi Indonesia.

Di era Indonesia masih agraris--orde baru--Habibie telah merencanakan IPTN di Bandung. Tehnologi tinggi yang dikuasainya, dia terapkan untuk kemajuan bangsa ini.

Tidak hanya tehnologi, ketia tahun 1997-1988 Indonesia mengalami resesi dan tumbangnya orde baru, Habibie tampil sebagai bapak demokrasi dengan melaksana pemilu secepat.

 Esther Gayatri (pilot wanita Indonesia pertama)

BAGI Esther, Habibie bena-benar seorang visioner. Ketika itu tahun 1984, ketika pilang dari Amerika, Habibie lah yang menerima saya sebagai pilot wanita di PT Nurtanio (Nusantara).

Beliau yang menerima saya sebagai pilot. Tanda bukti penerimaan itu pun masih saya simpan dengam baik, kenang Esther.

Bahkwan Habibie juga yang mengizinkan saya untuk menjadi Co Pilot pesawat N-250 Gatot Kaca.

Selamat jalan bapak tehnologi, demokrasi pergilah dengan tenang cinta sejati,ua Ainun Besari telah menantimu di surga. Amin.puan

Dari berbagai sumber

 

 

Kamis, 12 September 2019 03:28

Ciputra, Habibie Orang Besar, Ya Dia Orang Besar

Ditulis oleh


Alasannews.com, Jakarta |  Pengusaha kelas kakap, Ciputra tak bisa menahan kesedihannya saat ditanya kesannya kepada Presiden ke-3 BJ Habibie. Ia terdiam cukup lama dan raut mukanya terlihat sedih.

Hampir semenit, dia kemudian bilang sangat sedih kehilangan sosok Habibie.

"Terlalu sedih buat saya lah," katanya usai melayat Habibie di rumah duka, Jalan Patra Kuningan VIII, Jakarta, seperti dikutip dari detik.com, Kamis (13/9/2019)

Ciputra bilang, Habibie ialah seorang negarawan. Dia besar dalam segala hal.

"Dia orang besar dalam segala hal. Sebagai negarawan, dan sebagainya lah," kata pria asal Parigi, Sulawesi Tengah itu.

Kembali, Ciputra terlihat sangat sedih kehilangan Habibie. Dengan mata berkaca-kaca, ia bilang Habibie terlalu cepat pergi.

"Terlalu cepat dia pergi lah. Kita butuh orang macam dia. Dia besar dalam segala hal," tutupnya.puan

 

 

Alasannews.com, Palopo-Sulsel | Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Palopo pada Senin (10/9/2019).

Seperti dilaporkan Abadikini.com, kunjungan kerja gubernur itu didampingi  Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi.

Salah satu yang menjadi perhatian Gubernur Andalan itu adalah potensi perikanan yang dimiliki Kota Palopo. Sejak lama Palopo dikenal dengan potensi perikanannya yang besar.

Selaku Pemerintah Provinsi Sulsel, Nurdin Abdullah akan memprioritaskan rehabilitasi Tempat Pendaratan Ikan di Palopo  tahun 2020. 

Menurut Nurdin Abdullah yang saat itu juga disambut Walikota Palopo H Judas Amir, kondisi TPI Palopo yang sekarang sudah tidak layak lagi. 

“Ini tidak layak lagi Pak Wali. TPI kita bangun yang sehat. Harus banyak kran air dan tempat pembuangan,” jelas Nurdin Abdullah.

Sementara itu, Walikota Palopo, Judas Amir membenarkan kondisi yang dimaksud Sang Gubernur. Bahkan menurutnya sebagian area TPI di Pantai Ringgit itu lebih rendah dari permukaan laut. 

TPI di Pantai Ringgit Palopo itu sendiri merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Ini asetnya pemprov, Gub (gubernur). Kami sudah serahkan semua dokumennya,” jelas Judas Amir.

 Rencananya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah akan membangun TPI yang representatif yang dilengkapi semua fasilitas di TPI. 

“TPI itu tempat pelelangan. Tempat penjualan partai. Lantainya harus sehat,” urainya........(Ma'ruf Asli).

 

Alasannews.com, Jakarta | Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (DPC BPPKB) Jakarta Pusat resmi dijabat oleh H. Cipta Wahyudi Okis.SH. Setelah melalui tahap-tahapan rapat pleno. Dari pengesahan tata tertib, laporan pertanggungjawaban kepengurusan karateker, hingga pemilihan ketua periode 2019-2024.

Kang Okis terpilih secara aklamasi, adalah merupakan tokoh pemuda yang diyakini bisa membawa Ormas BPPKB Jakarta Pusat menjadi maju. Pria tampan berpenampilan kalem ini, memiliki potensi dalam menggerakan organisasi BPPKB Jakarta Pusat ke arah yang lebih baik.

Kegiatan yang di gelar secara demokrasi dan penuh rasa kekeluargaan ini berlangsung di Hotel N1,Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Wasekjen DPP BPPKB H. Oyim Munandar Sugriwa.SE.
MBA selaku pimpinan sidang mengatakan, bursa calon Ketua DPC BPPKB Jakarta Pusat hanya diikuti oleh satu orang.

“Kalaupun hanya satu calon, kita akan jalankan tahapan Muscab sesuai aturan,” ungkap pria lowprofile ini kepada wartawan usai memimpin sidang.

Menurutnya, dalam Muscab sendiri terdapat tahap-tahapan rapat pleno. Dari pengesahan tata tertib, laporan pertanggungjawaban kepengurusan karateker, hingga pemilihan ketua periode 2019-2024.

“Alhamdullilah semua perangkat sudah kami jalani, walaupun ketua terpilih secara aklamasi namun semua ada mekanisme dan aturan yang harus dijalankan sesuai aturan didalam Organisasi," papar pria yang disapa Abah Ooy ini kepada wartawan.

Lebih lanjut Ia mengatakan, setelah terbentuk kepengurusan baru ini, diharapkan agar secepatnya menyusun program, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Organisasi BPPKB merupakan Ormas yang harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, tentunya seluruh pengurus harus menjadi contoh yang baik, dengan memiliki akhlak yang baik.

"Dengan terpilihnya ketua DPC BPPKB Jakarta Pusat harus segera menyusun kepengurusan agar roda organisasi ini dapat berjalan sehingga eksistensinya dapat diperhitungkan oleh masayarakat dan pemerintah" ucapnya.

Kang Okis ketua terpilih, manyatakan bahwa dirinya merasa terharu atas terpilihnya sebagai ketua DPC BPPKB Jakarta Pusat, sebagai manusia biasa dirinya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin dan bisa menjadi maju, dihitung serta diperhitungkan.

"Saya ucapkan terimaksih kepada anggota BPPKB Banten dari berbagai wilayah Sejabodetabek yang telah menghadiri kegiatan ini, wabil khusus kepada para DPAC BPPKB Banten Jakarta Pusat. Saya berharap agar DPP BPPKB bisa terus membimbing kami, karena tanpa bimbingan, arahan dan masukan, DPP BPPKB Jakarta Pusat tidak akan maju,"pintanya.

Ia menyatakan bahwa dirinya akan segera membentuk kepengurusan yang baru.

"Langkah awal kami adalah membentuk kepengurusan BPPKB Jakarta Pusat,"tandasnya.

Sementara itu, Danramil Tanah Abang Mayor Inf Didik ketika dijumpai mengucapkan selamat melaksanakan Muscab, dan kami berharap dibawah kendali siapapun harus eksis.

"Jadikan ormas BPPKB Jakarta Pusat harus siap bekerja sama dengan ormas lain, dan yang terpenting jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam idiologi Pancasila,” Tegasnya

Pembukaan Muscab BPPKB Jakarta Pusat dihadiri oleh Danramil Tanah Abang Inf Didik, Pihak Polsek Tanah Abang, serta unsur DPP BPPKB Banten diantaranya H. Oyim Munandar Sugriwa.SE.
MBA, TB.Enung Sutisna, Yudi Mahudi.SH, Badrudin, Muhammad Ismail dan Aboen.

Sedangkan mekanisme dalam pemilihan tersebut, setiap DPAC BPPKB Jakarta Pusat harus menunjukan Surat Keputusan (SK) asli dan KTA yang masih berlaku kepada Tim Karateker untuk dapat mengikuti sebagai peserta calon pemilih.

Muscab diikuti oleh 8 DPAC yang ada di Jakarta Pusat. Namun hanya 5 DPAC yang memenuhi syarat administrasi masing - masing yaitu Tanahabang,
Gambir, Senen, Johar Baru , Cempaka Putih. Sedangkan 3 DPAC yang tidak memenuhi syarat administrasi adalah DPAC Menteng, Kemayoran, Sawah Besar karena telah habis masa belaku seperti SK dan KTA. Akan tetapi mereka tetap mendukung kepemimpinan putra kelahiran Tanahabang tersebut sebagai Ketua DPC BPPKB Jakarta Pusat. (yn).

 

Alasannews.com, Solo-Jateng | Sugeng Riyanta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, meraih gelar doktor dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS, Solo. Ia dinyatakan lulus pada sidang ujian program doktoral di kampus UNS, Kentingan, Jumat (6/9/2019).

Sidang yang dipimpin Rektor UNS, Prof Dr Jamal Wiwoho SH itu menyatakan Sugeng Riyanta memperoleh Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,77 dan dinyatakan lulus “sangat memuaskan”.

Pria kelahiran Galur, Kulonprogo itu menyoal independensi kejaksaan dalam penaganan perkara, khususnya tindak pidana korupsi.

Merujuk pengalamannya saat bertugas di Kejati Jawa Tengah. Ketika itu menangani kasus eks Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih.

“Memproses hukum tokoh yang kuat secara ekonomi dan politik, tekanan eksternal dan internal pun sangat kuat. Butuh waktu tiga tahun hingga perkara itu bisa disidangkan,” ungkapnya.

“Padahal sejak awal alat bukti lengkap dan kuat, bisa dipertanggungjawabkan. Perlu ekpose sampai tiga kali di hadapan Jaksa Agung, hingga meyakinkan perkara itu bisa diputuskan jalan,” lanjut Sugeng.

“Bahkan saya sampai ditanya secara pribadi apakah bisa memberi jaminan atas kelanjutan perkara itu,” aku alumni FH UNS 1992 ini.

 

“Akhirnya proses hukum jalan, meski tidak dilakukan penahanan,” katanya. 

Contoh-contoh nyata ketidakmerdekanya kejaksaan ini bagi Sugeng mengharuskan dilakukan perubahan mendasar. 

Mantan Aspidsus Kejati Riau ini lantas menawarkan 4 (Empat) langkah perubahan mendasar di tubuh kejaksaan, lembaga tempat ia bekerja melalui Disertasinya berjudul “Model Kelembagaan Kejaksaan Sebagai Lembaga Negara yang Profesional dan Independen Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”.

Pertama, amandemen UUD 1945 dengan menambah Bab VIIIb tentang kekuasaan penegakan hukum.

Menurut Sugeng, kejaksaan harus dimasukkan dalam konstitusi sebagai lembaga yang sepenuhnya merdeka. Tidak lagi di bawah kekuasaan eksekutif, seperti selama ini terjadi.

Sebagai kekuasaan yang bebas merdeka berdasar konstitusi, kejaksaan mempertanggungjawabkan kekuasaanya lewat laporan tahunan kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Kedua, memperbarui UU No 16/2004 tentang kejaksaan. Di aturan baru itu diatur norma-norma tata cara pengangkatan Jaksa Agung, syarat kualifikasi Jaksa Agung.

“Menurut pendapat saya, syarat dan kualifikasi Jaksa Agung harus jaksa aktif, pernah jadi Kepala Kejaksaan Tinggi, dan usia pensiun 65 tahun,” kata Sugeng dalam paparannya.

“Mengapa Jaksa Agung harus berlatar belakang jaksa? Karena tugas jaksa itu berat, harus paham dan menguasai prosesnya baik eksternal maupun internal,” sambungnya.

Karena itu Sugeng menegaskan, ia tidak setuju jika Jaksa Agung bukanlah seorang jaksa atau berlatar belakang jaksa.

 

Di bagian ini pula, kejaksaan menurut Sugeng dalam disertasinya harus muncul sebagai pemegang kekuasaan tunggal di bidang penuntutan dalam sistem penuntutan hukum.

Ia menyebut keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki otoritas besar penanganan tindak pidana korupsi, dilengkapi kewenangan penuntutan.

 

Ketiga, perubahan sejumlah UU yang berhubungan dengan lembaga kejaksaan RI, terutama terkait proses beracara termasuk di lingkungan peradilan militer.

Keempat, memperkuat kode etik menyangkut standa perilaku jaksa yang berdampak positif bagi upaya penanganan tindak pidana korupsi oleh lembaga kejaksaan RI.

Empat langkah perubahan kejaksaan yang ditawarkan lewat naskah akademik oleh mantan Aspidsus Kejati Riau ini, merupakan antitesa posisi kejaksaan yang praktis tidak merdeka.

Walau demikian, secara terbuka ia mengakui beratnya posisi kejaksaan dalam penanganan perkara melibatkan eksekutif.

Menurutnya, kinerja kejaksaan sangat tergantung politik Presiden (eksekutif). Meski perubahannya tidak mudah karena ini jalan politik, Sugeng berharap langkah itu harus ditempuh.

 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr Warih Sadono SH, memuji keberanian Sugeng Riyanta menyampaikan gagasannya lewat disertasi doktoralnya.

“Ini sesuatu yang ideal, perjalanannya panjang. Keberanian ini bisa ditularkan ke jaksa-jaksa lain,” kata Warih Sadono yang pernah bertugas di KPK ini.

Dipimpin Rektor UNS, tim penguji promovendus terdiri Prof Dr Widyo Pramono SH MH yang merupakan mantan Jampidsus Kejagung.

Penguji lain Prof Dr Supanto SH, Prod Dr Adi Sulistyono, Prof Dr Rustamaji, Prof Dr Sutarno, Prof Dr IGK Rahmi Handayani yang juga Dekan FH UNS. Bertindak selaku promotor Prof Dr Hartiwiningsih.

Sugeng Riyanta sendiri, lahir di Dusun Banaran, Galur, Kulonprogo 4 November 1972. Alumni SMA 7 Yogyakarta mulai menimba ilmu di FH UNS pada 1992, dan lulus 1996

Ia memulai kerja sebagai CPNS di Kejari Kebumen, sebelum melanglang tugas di berbagai daerah. Sejak 2016 ia menjadi Aspidsus Kejati Riau.

Di Riau Sugeng terkenal dalam proses penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terakhir ia menorehkan sejarah dengan menetapkan tersangka Tipikor terbanyak. Sebanyak 18 orang ia tetapkan tersangka Tipikor Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar. 

Dua tahun kemudian Sugeng ditugaskan sebagai Kepala Subdit TPK dan TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, sebelum tahun ini ditunjuk sebagai Kepala Kejari Jakarta Pusat......... (Ma'ruf Asli).

Sabtu, 07 September 2019 06:46

KPK Minta Wartawan Turut Monitor Dan Publish Anggaran Dana Desa

Ditulis oleh
 
Alasannews.com, Ambon | Keterlibatan Wartawan dalam memonitor penggunaan dana anggaran desa (DD / ADD), dinaggap penting dan bisa membantu aparat penegak hukum untuk mengawasinya. 
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata seperti dipublikasikan KPKnews.com (7/9/2019).

Menurutnya, keterlibatan wartawan dalam memonitoring penggunaan anggaran dana Desa, akan lebih cepat diketahui karena rekan media lebih aktif di lapangan.

“Dalam hal ini, kami menginginkan para wartawan ikut juga mengontrol penggunaan anggaran Dana Desa yang telah digunakan” ujarnya.

Alexander, ingin agar para Wartawan ikut mengontrol penggunaa Anggaran Dana Desa (DD/ADD) yang telah di gunakan. Sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggarannya, agar masyarakat tau.

“Intinya apakah penggunaannya sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak.  Jarena KPK tidak mungkin mengontrol turun ke desa-desa kalau bukan bantuan dari rekan-rekan Media,” kata Alexander Mawarta saat konferensi Pers di ball Room Maleo Hotel, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, informasi yang di sampaikan awak media minimalnya bisa tahu sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggaran yang digunakan pihak desa agar masyarakat tahu.

Wakil Ketua KPK meminta wartawan ikut serta monitoring dana AAD itu usai mengikuti kegiatan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dan Pejanjian Kerja Sama antara pemerintah Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia.......(RedAN).
Senin, 02 September 2019 16:16

Strategi Pengawasan Berbasis InovasiTehnologi Digital

Ditulis oleh

Alasannews.com, Jakarta | Kompleksitas dan luas jangkauan suatu area yang menjadi tanggung jawab pengawasan bagi sebuah institusi, menuntut sebuah kreativitas bidang inspektorat untuk mengembangkan model pengawasan yang efisien berbasis pada inovasi tehnologi.

Model pengawasan seperti ini dalam penerapannya dikenal dengan istilah Teknologi Pengawasan atau Supervisory Technology dan biasa disingkat dengan Suptech. Saat ini penerapannya semakin meluas, namun masih banyak juga yang masih menggunakan model – model konvensional.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait ini, media mewawancarai seorang Pemerhati Suptech yang juga Komisioner Kompolnas RI, Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Senin (2/9).

Dede menjelaskan bahwa teknologi pengawasan (suptech) adalah penggunaan teknologi inovatif oleh suatu lembaga pengawas, baik pengawas internal ataupun pengawas eksternal dalam mendukung program pengawasan. Hal ini bertujuan untuk membantu lembaga pengawas tersebut dalam mendigitalkan proses pelaporan dan peraturan, pemantauan risiko dan kepatuhan yang lebih efisien dan proaktif di lembaga yang menjadi tanggungjawabnya.

Sejumlah lembaga pengawas sudah menggunakan cara - cara inovatif ini dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk based approach). Terlebih saat ini kemajuan teknologi memfasilitasi lahirnya pusat data yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Ungkap Dede.

Selanjutnya Dede juga menjelaskan bahwa Suptech banyak di terapkan di dua bidang aplikasi, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Dalam pengumpulan data, aplikasi digunakan untuk pelaporan pengawasan dan pengelolaan data, contohnya untuk menarik data langsung dari sistem TI (bank data), validasi dan konsolidasi data otomatis dan chatbots untuk menjawab keluhan atau pengaduan dari publik.

Dalam analisis data misalnya di perbankan, aplikasi digunakan untuk pengawasan pasar, analisis pelanggaran, serta pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Contohnya mendeteksi aktivitas perdagangan orang dalam, identifikasi pencucian uang, memantau risiko likuiditas entitas yang diawasi, dan memperkirakan kondisi pasar perumahan. Aplikasi-aplikasi ini berada dalam tahap pengembangan dan implementasi yang berbeda, mulai dari pertanyaan penelitian akademik hingga proof-of-concept dan use-cases hingga operasional penuh. Ujar Dede.

Manfaat aplikasi suptech yang asalnya dilakukan bagi institusi keuangan, saat ini model tersebut diterapkan secara lebih luas ke lembaga lain yang memeiliki kewenangan dalam pengawasan. Dalam penerapannya strategi suptech terdiri dari tiga elemen kunci, yaitu (1) ambisius dan terukur (dapat dicapai targetnya), misalnya soal teknologi yang akan digunakan, area pengawasan, dan pendanaannya, (2) penilaian ketersediaan data saat ini, kualitas data, dan ketersediaan sumber daya analitis, dan (3) perencanaan tahapan – tahapan penerapannya, ujar Dede mengakhiri percakapan.puan

Alasannews.com, JAKARTA | Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes keras kepada Republik Vanuatu, terkait penyelundupan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda dalam delegasi mereka. Dalam kesempatan itu, Benny menyerahkan petisi referendum Papua Barat.

"Kami sudah melayangkan nota protes keras pada Vanuatu. Dalam hubungan diplomatik, sekali lagi rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah menghormati kedaulatan negara lain," kata Retno di Kompleks Parlemen, Kamis (31/1).

Dilansir dari CNN Indonesia, pada pekan lalu, Vanuatu menyelundupkan Benny Wenda dalam daftar delegasinya ketika bertemu Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.

Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang dalam pertemuan pembahasan laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) Vanuatu. Retno meyakini KT HAM PBB tidak akan menindaklanjuti hal itu karena dilakukan tidak dengan niatan baik.

 "Jadi dia (KT HAM PBB) beranggapan semua negara memiliki good intentions. Kenyataannya, Vanuatu tidak memiliki good intentions dengan memasukkan Benny Wenda di dalam," katanya.

Di sisi lain, ia menyatakan tak kaget dengan langkah Benny Wenda yang menyerahkan petisi dengan bergabung dalam delegasi Vanuatu. Menurutnya, hal seperti itu sudah biasa dilakukan 

"Jadi pattern yang dilakukan Benny Wenda itu selalu satu manipulatif dan fake news. Kami sudah jelas dari penjelasan KT HAM sudah sangat jelas visinya terjadi not good intentions, kemudian pertemuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan yang disampaikan," kata Retno. (chri/puan)

Halaman 8 dari 12
Umroh

Kontak Polisi