hpn2020
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 675
Regional
Regional

Regional (162)

Gambar akibat galian Utilitas di Kramat Raya

Alasannews.com, Jakarta | Wajah perkotaan Ibukota Jakarta rusak akibat dampak galian utilitas. Banyaknya, bekas galian kabel optik PLN itu sering membuat kendaraan terjerambab karena tidak di rapihkan kembali oleh pengembang bahkan terkesan pengurukannya asal-asalan.

"Waduh, para pengerjanya sudah tidak ada, pindah ke arah Salemba,"kata Rudi tukang parkir di Pertamina kepada wartawan , Jum'at (19/7/2019).

Ia menyatakan bahwa, begitu mudahnya para pemborong galian utilitas merusak dan tidak dibenahi kekondisi semula.

"Ini kalau dimusim penghujan dapat membahayakan para pengendara dan rawan kecelakaan," tegasnya.

Dari pantauan wartawan dilapangan, buruknya pengelolaan jaringan utilitas, membuat sejumlah kawasan di wilayah Senen, kian amburadul. Tak sedikit galian utilitas yang terbengkalai akibat ulah pemborong. Sehingga kondisi ini amat merusak keindahan kota dan membuat kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut.

Bahkan ceceran tanah merah yang merambah ke badan jalan juga kerap mengancam keselamatan jiwa pengendara maupun para pejalan kaki terlebih kini masih musim hujan.

Saat ini galian utilitas untuk pemasangan kabel optik PLN sedang dikerjakan di sepanjang Jalan Kramat Raya sampai Matraman dan arah sebaliknya Matraman Kramat Raya. Serta beberapa jalan protokol yang dikerjakan oleh PT. VAN.

 

Selain itu, hal ini menimbulkan lubang menganga di jalan yang membahayakan pejalan kaki dan tanah merah dari galian mengotori badan jalan.

Tidak terpadunya berbagai proyek utilitas, menyebabkan silih bergantinya lokasi yang sebelumnya sudah tertata rapih menjadi amburadul karena selalu digali. Mulai dari pekerjaan FO untuk jaringan telepon dan internet, listrik, air, lampu penerang jalan umum (PJU) hingga lampu lalu lintas.

Ironisnya, sejumlah trotoar yang rusak dan baru diperbaiki maupun dibangun, tak lama kemudian berantakan oleh galian-galian yang ada.

Roni salah satu pengendara ojek online mengusulkan terhadap pemborong nakal yang tidak menuntaskan bekas galian hingga rapih seperti kondisi awal, seharusnya dikenakan sanksi tegas sebagai efek jera.

"Ini sama saja menyebabkan terganggunya kenyamanan masyarakat bukan berarti bebas seenaknya merusak keindahan pengguna jalan,"ujarnya (yn)

Alasannews.com, PEKANBARU-RIAU | Tulis berita korupsi di Kabupaten Bengkalis, Riau, Pemred koran Harian Berantas, Toro Laia dapat panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wilsa Riani SH, MH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Menanggapi pemanggilan yang tertuang melalui surat Nomor: 18/N.4.4/EUH.2/06/2019 tanggal 01 Juli 2019, Pemred dan belasan jurnalis di Riau mendatangi Kejati Riau.

Pemred Harian Berantas, Toro Laia yang dipidana mencemarkan nama baik Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin akibat pemberitaan kasus dugaan korupsi dana hibah/bansos tahun anggaran 2012 senilai Rp 272 miliar lebih yang dimuat media Harian Berantas tanggal 06 Januari 2017, Toro Laia bersama Pembina Harian Berantas, Fag Zega bersama-sama dengan belasan para Jurnalis yang tergabung pada lintas organisasi Pers, mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Kejari Pekanbaru menanggapi panggilan jaksa penuntut umum (JPU) tersebut diatas, Senin (15/07).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau, Muspidauan SH,MH saat meminta para Wartawan dan Toro memasuki ruang kerjanya menyatakan, karena Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau belum bisa ditemui.

“Kalau sekarang, pak Kajati belum bisa ditemui karena beliau ada acara penting yang harus dihadiri. Nantilah, kalau mau ditunggu untuk bertemu” kata Muspidauan.

Dalam kesempatan, Pimred Harian Berantas, Toro yang diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru tanggal 11 Februari 2019 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun Toro dalam amar putusan PN Pekanbaru yang diadili tetap berada diluar tahanan, menyampaikan surat resminya untuk menanggapi surat panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wilsa Riani SH,MH, sebagaimana keterangan Pers Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Roby Harianto, kepada salah satu media online (lokal) sebelumnya.

Dalam menanggapi surat panggilannya dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Toro (Terpidana-red) dengan kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat-nya kepada Wilsa Riani SH,MH sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Riau yang mendakwa dan menuntutnya (Toro) dalam perkara Nomor 540/Pid.Sus/ 2018/PN.Pbr yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, untuk meninjau kembali amar putusan pada poin 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru menyebutkan, “Menetapkan Terdakwa tetap berada di luar tahanan”.

Kemudian, Toro melalui surat resminya mengajak JPU untuk menelaah sejenak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X/2012, agar tidak terjadi multitafsir supaya masyarakat memperoleh jaminan hak ”due procces of law” dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan benar.

Toro melalui surat resminya menegaskan, segala kewenangan di jenjang Kepolisian dan pada jenjang Kejaksaan telah selesai ketika amar putusan dibacakan oleh Hakim.

Dalam uraian dan tanggapan singkat tertulis resminya Toro terhadap panggilan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2019 dengan surat panggilan Nomor: 218/ N.4.4/EUH.206/2019, telah cukup beralasan hukum.

Sehingga Toro selaku Pemimpin Redaksi Harian Berantas (Terpidana) meminta Wilsa Riani SH, MH sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam putusan perkara, untuk berkordinasi melalui Kuasa Hukumnya (Toro) sebagaimana peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku.

Usai tanggapan surat JPU, Nomor: 218/N.4.4/EUH.206/2019 diterima oleh staf Kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada sekretariat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (15/07/2019), beberapa dari belasan Wartawan/Jurnalis yang hadir, secara bersama mendatangi kantor Kejari Pekanbaru, untuk menyampaikan tanggapan surat Redaksi Harian Berantas (Toro) dengan surat, Nomor: 0805/PEMRED-HB/VII/2019.

Menyikapi hal ini, hingga berita ini tayang, Bupati Bengkalis Amril Mukminin belum berhasil diminta keterangan. Karena via selulernya saat dihubungi media, belum aktif. ***(Red)

 

Pangdam XII/Tpr, Mayjend TNI Herman Asaribab saat meninjau langsung pembangunan gedung kantor Kodim Sambas, Kalbar. NP.

Alasannews.com, Sambas-Kalbar | Pembangunan kantor Kodim Sambas, Kalmantan Barat ditinjau langsung Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab.

Pangdam XII/Tpr, didampingi para pejabat teras Kodam XII/Tpr melihat secara dekat bangunan yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat tersebut.

Kepala Penerangan Kodam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos., menyampaikan hal itu seperti dilansir Nuswantoro Pos, Selasa (16/7/2019) saat mendampingi Pangdam melaksanakan peninjauan.

Dikatakannya, Pangdam XII/Tpr mendatangi serta mengecek satu persatu bangunan. Pangdam XII/Tpr mengaku puas dengan pekerjaan yang ada.

Kepada kontraktor pelaksana pembangunan Pangdam meminta agar dikerjakan tepat waktu sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati.

"Apa yang dikerjakan telah sesuai dengan harapan Kodam XII/Tpr. Pangdam memerintahkan untuk terus dilakukan pengawasan," ucap Kapendam XII/Tpr.

Ditambahkan Kapendam XII/Tpr, pembangunan Kodim Sambas sangat penting dilakukan karena Sambas merupakan wilayah yang strategis dilihat dari segi ekonomi, pariwisata dan keamanan. Apalagi hampir semuanya berbatasan dengan negara tetangga Malaysia.

Sehingganya lamjut Kapendam, dibutuhkan Kodim baru di wilayah Sambas guna menciptakan keamanan.

"Ini adalah tugas dan tanggung jawab angkatan darat untuk menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan," imbuhnya..... (RedAN)

Alasannews.com, PEKANBARU-RIAU |  Kembali terkait dugaan pungutan yang diduga dilakukan oknum Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 193 Pekanbaru Prop.Riau kepada orang tua didik Pindahan, sebagaimana yang telah dipublikasikan awak media siber (Media Online) lokal maupun nasional baru-baru ini.

Akan dugaan pungutan yang telah terjadi di lembaga pendidikan tersebut diatas, awak mediapun menjumpai Mardalis Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid.Dikdas) Dinas Pendidikan yang berlokasikan Jl.Pati Mura Gobah kota Pekanbaru Provinsi Riau.Kamis (10/07/2019)

Untuk mempertanyakan apakah benar dalam penerimaan siswa didik baru serta siswa didik pindahan, dikenakan biaya administrasi dan atau biaya lainnya dapat dibebankan oleh Lembaga Pendidikan Formal jenjang pendidikan dasar (SD). Seperti halnya yang diduga telah terjadi dan atau diduga telah dilakukan oleh Listriani Murni Kepala Sekolah SD Negeri 193 Pekanbaru, sebagaimana informasi dan data serta pernyataan yang telah didapatkan oleh awak media dari dirinya (Listriani Murni Kepsek SD Negeri 193 Pekanbaru)

Namun amat disayangkan jawaban yang ingin diraih dari dirinya (Mardalis) selaku Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Pekanbaru, yang lebih memahami akan teknis proses belajar mengajar di lembaga pendidikan khususnya di lembaga pendidikan dasar (SD) tidak dapat diraih, melainkan dirinya hanya menggelengkan kepala.

" Langsung aja ke pak Kadis." ucap sembari pintanya dengan lemah gemulai pada awak media.

Akan tindakan yang diberikan Mardalis Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid.Dikdas) kepada awak media yang tidak dapat memberikan jawaban pada awak media, serta diduga lempar fungsi kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Pekanbaru

Awak mediapun melakukan Konfirmasi kepada Muhadjir Effendy Menteri Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terkait dugaan punguta liar yang diduga telah terjadi di lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan dasar kota Pekanbaru Provinsi Riau yakni Sekolah Dasar (SD) Negeri 193, serta dugaan Mardalis Kabid.

Dikdas diduga 'Mandul' dan atau terkesan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Kabid Dikdas di Dinas Pendidikan kota Pekanbaru Prov.Riau yang lebih memahami alan Teknis proses belajar mengajar dan atau teknis akan pendidikan dasar.

"Waalaikum salam wr wb, Mohon disampaikan ke kepala dinas pendidikan saja." pinta Muhadjir Effendy Mentri Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada awak media via WhatsApp Pribadinya

Atas Konfirmasi yang telah dilakukan kepada Muhadjir Effendy, awak mediapun berusaha menjumpai Abdul Jamal Kadisdik kota Pekanbaru untuk meminta tanggapan akan dugaan Pungli yang diduga telah terjadi dilingkungan pendidikan SD Negeri 193 serta Mardalis selaku Kabid Dikdas yang terkesan 'Mandul' dan atau diduga tidak berfungsi dalam menjalankan fungsinya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Hingga berita ini dipublikasikan, H.Abdul Abdul Jamal belum dapat dijumpai dan dimintai keterangannya akan hal tersebut diatas, dikarenakan beliau masih sibuk.....Bersambung

Alasannews.com, MAKASSAR-SULSEL | Rustan R SP MP akhirnya mendapat Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan IV tahun 2019 yang diselenggarakan pusat pelatihan dan pengembangan dan kajian manajemen pemerintahan, le,baga administrasi Negara (LAN) RI di Makassar.

Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah, masuk 10 besar dari 60 peserta yang dari berbagai daerah, secara resmi hari ini Jumat (12/7) dilakukan pelepasan peserta.

Melalui sambungan telepon, Rustan mengatakan, terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada sehingga bisa mengikuti yang biasa oramg sebut PIM itu.

Terima kasih kepada bupati dan wakil bupati Tolitoli yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu lebih kuramh tiga bulan sambil melaksanakan tugas kedinasan.

Demikian hal kepada staf dinas, semoga dengan ilmu ini akan brmanfaat bagi daerah dan masyarakat di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.pu

 

Alasannews.com, JAKARTA | Sejumlah organisasi kepemudaan gelar Aksi Bela Rakyat Gorontalo Utara dan menuntut agar Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) agar ikut bertanggung jawab atas tidak terbayarnya tanah rakyat Gorontao Utara yang dipakai pembangunan PLTU Sulbagut-1 Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara, provinsi Gorontalo. Masa aksi ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi kepemudaan dan mahasiswa.

Aksi Bela Rakyat Gorontalo Utara ini diinisiasi oleh Brigade Gerakan Pemuda Islam (Brigade GPI). Turut mendukung dalam aksi ini, Forum Umat Islam Bersatu, Gerakan Pemuda Jakarta, Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta, Forum Mahasiswa Adat SBT.

Aksi Bela Rakyat Gorontalo Utara ini berangakat dari markas GPI Menteng Raya 58, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019) sekitar pukul 13.00 WIB. Massa aksi ini bergerak menuju perkantoran daerah SCBD Jakarta Selatan, tempat kantor pusat PT Toba Bara Sejahtera Tbk.

Setelah Massa aksi sampai di lokasi. Peserta aksi langsung disambut oleh pihak keamanan setempat dan kepolisian. Sempat terjadi ketegangan antara koordinator lapangan massa aksi M Frans dengan kepala keamanan setempat Ali Pance.

Dalam orasinya, Koordinator lapangan Aksi Bela Rakyat Gorontalo Utara, M Frans meminta agar LBP turun tangan langsung menyelesaikan nasib rakyat kecil. Selama ini, tanah rakyat sudah dipakai untuk pembangunan PLTU, sedangkan ganti rugi belum terselesaikan.
"Kembalikan hak-hak kami dan saudara-saudara kami di Gorontaro Utara. Kalau tidak kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi. Pak Luhut kembalikan hak kami," kata Frans.

Lanjut Frans, semestinya pembangunan mega proyek tersebut membawa manfaat dan kemaslahatan untuk masyarakat Gorontalo Utara dan Bangsa Indonesia. Bukan malah menjadi penjajah baru dengan mengambil tanah rakyat tanpa memberikan kompensasi.

Senada dengan Frans, Ade Selon juga meminta agar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan ini segera menyelesaikan pembayaran terhadap tanah rakyat Gorontalo Utara. Tanah rakyat yang kini dibangun PLTU Sulbagut-1 di desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara, provinsi Gorontalo. PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) yang merupakan anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera Tbk adalah pengelola PLTU tersebut.

“Rakyat sebagai pemilik lahan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kelapa. Terpaksa harus gigit jari dan menerima nasib atas perlakuan dzalim yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan. Kembalikan hak-hak kami dan saudara-saudara kami di Gorontaro Utara. Kalau tidak kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi. Pak Luhut kembalikan hak kami " tegas Ade Selon.

Aksi Bela Rakyat Gorontalo Utara ini juga menyatakan bahwa rakyat Gorontalo Utara merasa didzalimi dengan dirampasnya tanah mereka. Hal ini sangat memalukan karena Luhut Binsar Penjaitan adalah salah satu pemegang saham PT Toba Bara. Sedangkan LBP sendiri adalah Menteri Bidang Kemaritiman di kabinet kerja Presiden Jokowi.

"Ini memalukan, rakyat Gorontalo Utara dirampas haknya oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh salah satu menteri. Mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa rakyat ini? Kemana rakyat harus mencari keadilan? Kembalikan hak kami, saudara kami. Pulangkan TKA China, kembalikan hak pribumi," ujar Ade Selon.
Aksi Bela Rakyat Gorontalo Utara juga sempat diwarnai dengan pembacaan puisi oleh Baby Herlina. Ia menyebutkan bahwa tanah yang diperoleh dengan penuh perjuangan, harus hilang begitu saja.

“Tanah kami bukan menjadi tanah kami lagi,” seru Baby Herlina.

Massa Aksi Bela Rakyat Gorontalo Utara ini mereda setelah pihak keamanan yang diwakili Ali pance mempersilahkan 4 orang masa aksi untuk beraudiensi dengan perwakilan dari PT Toba Bara. Keempat perwakilan tersebut adalah Frans, David, Icam dan Rahmat Himran.

Usai audiensi, massa aksi kemudian membubarkan diri. Rencana untuk long march ke kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Istana Negara dibatalkan.

"Dari hasil audiensi tadi, pihak PT Toba Bara menyatakan siap bertanggungjawab dan siap untuk duduk bersama dengan tim pengacara para ahli waris, (ahli waris marga Tolinggi dan Lasoma) serta GPI. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sampai tuntas," jelas Frans. (***)

Kamis, 11 Juli 2019 22:30

Kebakaran di Selayar, Hanguskan Dua Petak Rumah

Ditulis oleh

foto kebakaran hebat saat warga terlelap tidur di Selayar (fadly syarif)

Alasannews.com, SELAYAR-SULSEL | Kebakaran dua petak rumah di Jln. MT. Haryono, Lingkungan Bonehalang, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, mengawali medio bulan Juli 2019.

Peristiwa kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 18.20 wita, hari Kamis, (12/7) tersebut dipicu oleh korsleting atau hubungan arus pendek listrik yang terjadi di lantai dua bangunan rumah petak bercat putih.

Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong. Anak korban, Andi Supriadi yang pertama kali menyaksikan peristiwa kebakaran, menjelaskan, sebelum kejadian, yang bersangkutan sempat mencium bau kabel terbakar dan melihat asap mulai mengepul dari dalam rumah.

Menyaksikan kejadian tersebut, Andi Supriadi langsung melapor ke Mako Polres Kepulauan Selayar yang selanjutnya menghubungi posko Damkar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tiga unit armada damkar langsung diterjunkan ke tkp dan melakukan proses pemadaman api.

Tidak ada korban jiwa dalam insident kebakaran yang melalap dua petak rumah kontrakan bernomor 4, dan 6 itu. Akan tetapi, kerugian material ditaksir mencapai tiga ratus juta rupiah.

Pemilik rumah Andi Sirajuddin mengutarakan, selain kerugian material, api turut melalap uang tunai senilai delapan juta rupiah dan perhiasan emas seberat dua puluh gram.

Beruntung, uang tunai, berikut perhiasan emas berhasil diselamatkan oleh regu pemadam kebakaran yang mendatangi tkp pada sekitar pukul 01.30, hari Jum'at dini hari, usai menerima laporan kejadian kembali munculnya titik api di tkp.
Pemadaman titik api berakhir pada sekitar pukul 02.00 dini hari. Sampai berita ini diturunkan, garis police line telah dipasanh aparat Kepolisian di TKP. (Fadly Syarif)

Alasannews.com, PEKANBARU-RIAU | Dugaan pungutan liar (Pungli), kembali menyelimuti dunia pendidikan di Pekanbaru, Riau. Adalah Sekolah Dasar (SD) 193 Pekanbaru.

Sejumlah informasi yang dikumpulkan media, Selasa (9/7) kuat fugaan kalau pungutan tak berdasar atau biasa disebut Pungli telah dilakukan onum pendidik di lembaga pendidikan.

Dugaan pungutan yang dilakukan pihak lembaga pendidikan, kepada orang tua siswa didik pindahan sebesar Rp 900.000.

" Awal diminta Rp 1.000.000 oleh Kepala Sekolah, namun saya meminta keringan menjadi Rp 900.000 dikarenakan saya orang susah pak, " ungkap orang tua anak pindahan tersebut.

Saat dipertanyakan, uang yang dipinta dan atau ditagih pihak sekolah sebesar Rp 1.000.000 untuk apa? Orang tuan anak ini menyebut untuk uang bangku.

Kepala Sekolah SD 193 Pekanbaru, Listi Murni, kepada media (Selasa (9/7), membemarkan adanya pungutan untuk anak pendahan itu.

"Benar ada pemungutan uang untuk anak pindahan, yaitu sebesar Rp 50.000 sampai Rp 100.000 untuk uang Administrasi," jawab Kepsek SD Negeri 193 Pekanbaru.

"Itu baru tadi pagi ini khan, mau ditarik lagi anak itu, silahkan aja.Dan silahkan bapak laporkan ke Dinas Pendidikan," pinta Listri Murni Kepsek SD Negeri 193 saat ditunjukkan bukti pungutan berupa kuintansi penerimaan sebesar Rp 900.000.(Ismail)

 

 

 

 


Alasannews.com, Jakarta | Informasi duka melalui pesan singkat WhatsApp atas meninggalnya Kepala Pusat Data Informasi dan Humas (Pusdatinmas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Guangzhou, China, Minggu (7/7), pukul 02.20 waktu setempat atau 01.20 WIB.

Seperti dilansir Kompas.Com, Minggu (7/7/2019), informasi itu dibenarkan Yahya Junaid dari BNPB.

"Iya, benar (informasi yang menyebutkan Bapak Sutopo meninggal dunia)," kata Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdatinmas BNBP, Yahya Djunaid beberapa saat lalu.

Yahya mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak keluarga Sutopo.

"Mungkin setelah Subuh baru ada informasi (lengkapnya)," kata Yahya.

Sutopo yang sempat populer karena penampilannya di media dalam berbagai peristiwa kebecanaan memberi informasi dan ulasan kemasyarakat itu telah menjalani serangkaian perawatan kesehatan di sejumlah rumah sakit.

Sutopo menjalani perawatan karena divonis mengidap kanker paru-paru pada 17 Januari 2018.

Semenjak vonis itu, dia masih aktif menjalani tugas-tugasnya untuk menginformasikan berita-berita kebencanaan kepada media.

Baru beberapa minggu belakangan ini, Sutopo diketahui sudah tidak aktif lagi di grup WhatsApp media selepas pamit kepada rekan-rekan wartawan untuk fokus berobat.

Sutopo berpamitan untuk bertolak ke Guangzhou, China dalam rangkah berobat penyakit kanker paru selama sebulan.

Hal itu disampaikan Sutopo dalam akun Instagram miliknya, @sutopopurwo pada Sabtu (15/06/2019).

"Hari ini saya ke Guangzou untuk berobat dari kanker paru yang telah menyebar di banyak tulang dan organ tubuh. Kondisinya sangat menyakitkan sekali," kata Sutopo di akun Instagram tersebut.

Selamat jalan pak Sutopo. Semoga amal baikmu diterima diharibaan ilahi....... (RedAN)

Sabtu, 06 Juli 2019 06:16

Aloy Pimpin KOOD Kecamatan Tapos

Ditulis oleh

Alasannews.com, DEPOK-JABAR | Pemilihan Ketua, Kumpulan Orang Orang Depok (KOOD) tingkat Kecamatan di wilayah Tapos berlangsung secara demokratis. Prosesi pemilihan itu digelar disalah satu aula sekolah dibilangan Tapos.Rabu (3/7/2019).

Organisasi yang telah memiliki perwakilan di 11 kecamatan di kota Depok ini, bertujuan agar masyarakat Kota Depok tetap rukun damai dan kompak, sehingga organisasi ini dapat diterima oleh masyarakat kota Depok.

Pemilihan ketua di tingkat kecamatan ini, diikuti sebanyak 7 perwakilan KOOD di tingkat Kelurahan yang ada di kecamatan Tapos serta menghasilkan dan mendudukan Syaepudin atau yang biasa di sapa Aloy sebagai ketua KOOD Kecamatan Tapos periode 2018-2023.

Dikatakan Amiruddin selaku Wakil Sekretaris Umum KOOD tingkat Kotamadya, sejatinya Ketua terpilih segera menyusun struktur kepungurusan.

"Dengan terpilihnya Bang Aloy sebagai Ketua KOOD di Kecamatan Tapos. Maka harus segera menyusun struktur kepengurusan sehingga kami nanti segera dapat mengukuhkan kepengurusan tersebut " terang Amiruddin.

Selain itu, H. Zarkasih selaku Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tapos memberikan ucapan selamat kepada ketua terpilih dan mendukung keberadaan KOOD di Kecamatan Tapos.

"Selamat atas terpilihnya Bang Aloy selaku ketua KOOD Kecamatan Tapos. Keberadaan organisasi KOOD harus dapat bermanfaat bagi wilayah, sehingga dengan demikian organisasi ini dapat diterima dengan baik oleh semua masyarakat khususnya di wilayah Tapos ” ujar Zarkasih.

Ucapan selamat juga diungkapkan oleh H. Hasan Basri selaku wakil ketua KOOD tingkat Kotamadya. Ia berpesan agar ketua terpilih dapat menjaga marwah organisasi.

" Tentunya kami berharap kepada ketua terpilih Bang Aloy agar sentiasa menjaga marwah organisasi serta concern mengurusi kearifan lokal Depok. Semoga dengan terpilihnya Bang Aloy putra asli Tapos semakin guyub dan kompak,”Baseng, sapaan akrab Hasan Basri.

Ketika dijumpai Aloy selaku ketua terpilih mengatakan bahwa dirinya berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai ketua KOOD Tapos.

"Ini adalah suatu amanah dan kepercayaan yang akan saya pegang teguh. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada rekan - rekan yang telah percaya memilih saya sebagai ketua KOOD Kec. Tapos. Mudah - mudahan dengan amanah ini saya dapat memberdayakan orang depok jadi tuan rumah dikampungnya sendiri, jangan cuma jadi penonton " pungkas Aloy semangat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kecamatan Tapos H. Zarkasih, Wakil Sekretaris Umum KOOD Kota Depok Amiruddin, Humas KOOD Tuty Alawiyah, pengurus LPM, Pemuka Agama dan Tokoh Nasyarakat setempat, serta Perwakilan Koramil dan Polsek. (yn).

Halaman 11 dari 12
Umroh

Kontak Polisi