hpn2020
Regional
Regional

Regional (162)

Tampak ambulance yang dirinsek usai tambak kerbau (fadly syarif/anc)

 

SELAYAR (alasannews) -- Persoalan ternak liar tak bertuan yang telah acap kali menjadi bahan perbincangan dan sorotan di aku media sosial facebook, hari ini, Minggu, (16/2) kembali menjadi pemicu laka lantas yang terjadi di jembatan Tulang, Desa Barugaia. Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan.

Sebuah armada mobil ambulance milik Puskesmas Buki bermuatan jenazah, ringsek usai mengalami kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh kerbau liar tak bertuan yang kerap bergentayangan di jalan raya.

Armada mobil ambulance melaju dari arah kota Benteng dan rencananya akan menuju ke Dusun Bontonumpa untuk mengantar jenazah yang bary dijemput dari RSUD KH. Haiyung, Benteng.

Akibat kecelakaan tersebut, jenazah beserta rombongan keluarga yang berada di mobil ambulance terpaksa dievakuasi dengan menumpangi armada mobil pick up untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Bontonumpa.

Beberapa hari sebelumnya, persolalan ternak liar, sempat disorot oleh salah seorang netizen yang merasa gerah melihat kambing tak bertuan, keluar masuk, pekarangan rumah dan memakan tanaman warga.

Kepala bidang Trantibun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran ( Damkar) Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Eka Putera Rindam yang dikonfirmasi wartawan, hsri Minggu, (16/2), membenarkan kejadian laka lantas, di area Jembatan Tulang yang disebabkan oleh kerbau liar tak bertuan. Andi Eka menuturkan, hal ini sudah dibahas dan dikoordinasikan dengan sejumlah camat.

Bahkan, ia selaku, Kabid Trantibum merasa prihatin, dengan masih cenderung rendahnya kesadaran masyarakat dan atau pemilik ternak, akan dampak dan sisi negatif yang akan ditimbulkan saat ternak bekeliaran tanpa pengawasan. Selain dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, ternak liar juga berpotensi merusak tanaman waga, pungkasnya.

(Fadly Syarif)

RIAU (alasannews) -- Kepedulian terhadap sesama menjadi keharusan bagi setiap orang sebagai makhluk sosial. Hal ini juga jadi bagian yang tak terpisahkan bagi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) khususnya Setwil Riau.

Selain dituntut memberikan Informasi kepada Masyarakat Ramai Tim FPII juga mengabdikan diri kepada masyarakat dengan Program Peduli Kasih Sesama. Sebagai bentuk kepedulian kasih terhadap sesama pada Jum'at (14/2/2020) Tim Forum Pers Independent Indonesia (FPII,) Setwil Riau yang didampingi Korwil FPII Kampar menjenguk pasien cilik penderita penyakit tumor ganas asal Kabupaten Rokan Hilir.

Kedatangan Tim FPII langsung disambut oleh orang tua pasien. Sangat miris mata saat melihat Putra, bocah berusia 7 tahun sang pasien tumor ganas hanya bisa terkulai lemas diatas tempat tidur, dengan kondisi perut yang semakin membesar dan tubuh dan semakin kurus.

Rasa sakit yang dialami, Putra membuat hati kita meneteskan airmata. Bocah malang tersebut harus terbaring lemah di Rumah Sakit dengan harapan diberikan keajaiban dari Allah SWT agar segera sembuh. Menurut keterangan Orang tua Putra Sakit yang dialami anaknya sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun yang lalu, berbagai pengobatan juga sudah dicoba namun hasilnya belum maksimal,"ujarnya dengan wajah sedih.

Masih katanya karena perut sang anak terus mengalami pembengkakan sehingga waktu itu harus dirawat di RSUD Bagansiapiapi. Berdasarkan diagnosa awal dari Tim Dokter, Putra divonis mengidap penyakit tumor ganas yang awalnya dipicu oleh adanya penyakit kanker ginjal yang terus menjalar ke organ tubuh lainnya,"jelasnya.

Lebih lanjut setelah melakukan pengobatan di RSUD Bagansiapiapi akhirnya dengan bantuan banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu - persatu anak kami dirujuk ke RS PMC Pekanbaru, dan disini lebih kurang sudah 6 hari.

"Di RS PMC ini kita sudah lebih kurang 6 hari"bebenya. Sebelumnya kita juga mencoba pengobatan Alternatif ke Padang Sumatra Barat, dengan pengobatan Alternatif ada ringan sedikit, biasanya Putra kalau sakit tidak mau minum, kita sekarang hanya bisa berharap keajaiban dari Allah SWT, karena saya selaku orang tua tidak tega melihat apa yang dirasakan oleh Putra yang setiap hari merengek merasakan sakit,"tutur Ayah Putra sambil mata berkaca - kaca menahan kesedihan.

Ketua FPII Setwil Provinsi Riau Ismail Sarlarta kepada awak media usai kunjungan mengatakan," kedatangan kita ke RS PMC ini dalam rangka menjenguk Anak , Adik kita Putra yang mengidap sakit tumor ganas, dengan program Peduli Kasih yang diprogram oleh FPII khususnya Wilayah Provinsi Riau bahwa kita peduli terhadap sesama,"ungkapnya.

Sambung Ismail, selain itu juga kita mengetuk hati Pemerintah baik Pemda Rokan Hilir maupun Pemerintah Provinsi Riau agar memberikan perhatian. " Berikan bantuan yang sunguh - sungguh , jangan hanya setengah - setengah. Karena keluarganya sangat membutuhkan uluran tangan, beliau orang susah yang kesehariannya bekerja serabutan, dengan cobaan oleh Allah SWT betapa tegar hati orang tuanya, untuk itu Pemerintah harus peduli, karena kesehatan masyarakat juga hak masyarakat sesuai amanat UU 1945,"cetus Ismail.

Sementara itu ditempat yang sama Asril Ketua FPII Korwil Kampar juga menyampaikan hal yang sama berharap kepada Pemerintah dan seluruh element masyarajak agar membuka mata terhadap apa yang diderita oleh sesama. 

"Saya berharap Pemerintah berikan bantuan dan Perhatian Estra, dan juga kepada masyarakat mari sama - sama kita doakan adik kita ini Putra agar segera diberikan kesembuhan"harapnya. Masih kata Asril semoga dengan kunjungan yang kita lakukan, bisa meringankan beban yang dirasakan oleh keluarga pasien cilik penderita tumor ganas asal Rohil ini"tutup Asril. Sumber: FPII Setwil Riau

Pekanbaru (alasannews.com) – Cemarkan nama baik partai dan tuding Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terima sejumlah uang, Morlan dan kuasa hukumnya dilaporkan DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau ke Polda Riau, Rabu (12/2/2020) Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum dan kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDI Perjuangan Riau, Megawati Matondang kepada Bidikonline melalui whatsAppnya, Rabu (12/02/2020) Ketua DPD PDI Perjuangan Riau H Zukri ,melalui Megawati Matondang menegaskan bahwa laporan beserta tudingan kepada Sekjen DPP Partai PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang disampaikan oleh kuasa hukum Morlan Simanjuntak disalah satu media, itu tidak benar sama sekali. . ''Itu tidak benar. Kami DPD PDI Perjuangan Riau tegaskan bahwa Sekjen DPP kami Hasto Kristiyanto tidak ada meminta atau menerima uang dari saudara Morlan. Tuduhan yang disampaikan oleh saudara Morlan kepada Sekjen DPP tersebut merupakan fitnah,'' tegasnya. ''Apa yang disampaikan Morlan tidak berdasar, karena statemen yang disampaikannya dalam pemberitaan media saling kontradiktif dan tidak masuk akal, Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin seorang Sekjen akan berhubungan langsung dengan yang bersangkutan terhadap urusan seperti itu. Secara organisasi kepartaian sudah ada kordinasi berjenjang mulai dari ranting, PAC, DPC dan DPD,'' papar Megawati. Lebih lanjut Megawati menyampaikan bahwa ini adalah merupakan pencemaran dan telah mencoreng nama baik Partai PDI Perjuangan dan Sekjen DPP. Menyikapi tudingan ini, Megawati menyampaikan PDI Perjuangan menantang kuasa hukum Morlan Simanjuntak untuk membuktikan tudingannya tersebut. “ Ini sudah merusak marwah partai dan telah mencemarkan nama baik partai. Kita sudah melakukan kesepakatan bersama bahwa DPD PDI Perjuangan Riau akan melaporkan balik saudara Morlan beserta kuasa hukumnya ke Polda Riau,'' tutup Megawati. Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PDIP Kampar Hanafiah dalam jumpa tersnya menyampaikan, “ kami akan menempuh jalur hukum atas tudingan permintaan sejumlah uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagaimana dilontarkan Kuasa hukum Morlan Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak, jelas Hanafiah, Senin(11/2/2020) . Dalam jumpa persnya Hanafi yang didamping yang didampingi Badan Kehormatan Taufik Aldini, Sekretaris Triska Feli SH dan Wakil Ketua Bidang Komunikasi Anotona Nazara SE, juga menceritakan, begitu berita permintaan uang tersebut ia baca di sejumlah media online dirinya langsung menghubungi Sekjen Hasto Kristianto. "Tadi saya langsung telepon pak Sekjen sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum Morlan Simanjuntak itu. Dan tudingan itu dipastikan tidak ada dan tidak benar dan mencemarkan nama baik partai. Selama ini bahkan DPP terus membantu DPD dan DPC seluruh Indonesia untuk membesarkan partai", ucapnya. Hanafiah menduga isu ini sengaja dihembuskan oleh lawan politik yang tidak senang dengan kemenangan PDIP 2 kali berturut-turut baik di legislatif tingkat nasional, maupun eksekutif yaitu Presiden. Ia pun menantang kuasa hukum Morlan untuk membuktikan tudingannya, jangan hanya berani bicara di media. Sedangkan menyikapi tudingan yang dinilai mencemarkan nama baik partai PDIP, Hanafiah memastikan akan menempuh jalur hukum. Sementara Sekretaris DPC PDIP Kampar Triska Feli SH menjelaskan, pemecatan Morlan berkaitan dengan manipulasi data saat mencalonkan. "Saudara Morlan itu menipulasi data terkait pencalonannya. Bahwasanya beliau sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai terpidana, menjadi dasar DPP memecat saudara Morlan", ujarnya. Triska mengatakan, sesuai PKPU Nomor 5, Morlan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD. Ia mengatakan, dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dijabarkan dalam pasal 32 ayat 2 huruf b peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih, yakni calon-calon yang berstatus sebagai terpidana. "Saat pelantikan anggota DPRD Kampar 27 Agustus 2019 lalu, Morlan ditahan di LP Siak karena terlibat kasus pencurian di daerah Siak. Jadi artinya sebagai bawahan dari DPP, segala sesuatu yang ditetapkan kami tetap dukung dan pertahankan", katanya. (boc-02)

JAKARTA -- alasannews.com Selasa (11/02/2020), 50 (lima puluh) orang mengatas namakan Gerakan Mahasiswa Bengkalis - Jakarta lakukan Aksi Demo didepan Mabes Polri terkait Penegakan Hukum yang tumpang tindih si Kabupaten Bengkalis yang akan dilaksanakan pada pukul 10.00 Wib - selesai Terkait akan hal tersebut diatas, sebagaimana Informasi yang telah diperoleh.Awak mediapun menghubungi Eca yang diduga selaku Korlap pelaksanaan Aksi Gerakan Mahasiswa Bengkalis -Jakarta via telp seluler (Hp) pribadi miliknya 08288XXXXXX, untuk mempertanyakan kebenaran,keabsahan Informasi yang telah diperoleh media serta memastikan pelaksanaan aksi yang akan dilakukan .Selasa (11/02/2020) pukul . " Aksinya nanti jam 13.00 Wib (1Siang) ini, di Mabes Polri." jawab Eca Korlap Aksi Demo Gerakan Mahasiswa Bengkalis - Jakarta via telp seluler Pribadinya.Selasa (11/02/2020) pukul 08.08 Terkaiti....kasus ini...kasuh...apo namonyo, apa...aduh lupa pula.Tindakan...ini...Tindakan...apa...yang dilakukan oleh Wakil Bupati.jawab Eca Ini dulu Khan ada...sebelum menjadi wakil Bupati Khan,dia dulu pernah menjabat apa namanya tu Kepala Dinas pelelangan proyek itu Pipa. " Kalau Kito gabungan dengan kawan-kawan Sumatra jugo,Aceh, Riau jugo Ado, dengan poin mendesak Mabes Polri sama Kabag Reskrim itu untuk menangkap Wakil Bupati.Soalnya Khan ini kasus sudah lama,tapi tidak pernah ini...yang ditangkap itu malah bawahan-bawahannya aja, aktornya tidak ditangkap sama pengadilan sana khan.jelas Eca saat dipertanyakan kasi dilakukan dari mana Mahasiswa mana saja serta point' apa yang disampaikan dalam aksi yang dilakukan Saat dipertanyakan aksi demo yang dilakukan Mahasiswa di Jakarta yang dilakukan, apakah berdasarkan dugaan Politik ditahannya AM Bupati Bengkalis oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). " Jadi gini kalau berbicara Politikkan, bahkan kemarin boleh kita demoin itu awal mulanya kita demoi Bupati.Ah...Bupati tertangkap Wakil Bupatinya juga kita yang memasukin,maksudnya tujuan kita sih ingin Bengkalis itu bersih dari Korupsi." Sementara perihal tuntuan aksi yang akan disampaikan, Eca menyebutkan diantaranya : 1.Kami minta itu tangkap Wakil Bupati Bengkalis,karena terindikasi kuat dalam kasus penyimpangan proyek pengadaan pipa transmisi PDAM sebesar Rp 2,5 Miliyar. 2. Mendesak Jendral Polisi Idam Azis,agar segera mengintruksikan kepada Kapolda Riau agar segera proses dan menangkap Wakil Bupati Bengkalis itu.Karena menginterpensi Panitia Lelang Proyek pengadaan pipa transimi PDAM di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau 3.Meminta kepada Jendral Polisi Idam Azis, agar segera memerintahkan Kapolda Riau segera menangkap menangkap Wakil Bupati Bengkalis atas perilakuan Tekanan dan Intimidasi kepada Panitia Lelang Proyek Pipa Transmisi PDAM. Perihal tuntutan aksi pada point' dan 2 dan 3,terkait Interpensi,Tekanan maupun Intimidasi yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Bengkalis terhadap Panitia Lelang memiliki bukti akan dugaan yang telah dilakukan pada Panitia lelang ? " Ya..tekanan terhadap pemenang lelang,jadi gini.Ini Khan pernah diangkat Panitia Lelang sama pelaksana proyek dulu kan pernah dibawa ke apa..ke pengadilan atau kejaksaan gitu Khan.Ini kasus pernah diangkat,itu sudah ditetapkan itu siapa...Wakil Bupati ini tapi tidak ditangkap." Intimidasi pada Panitia lelang itu, " Dipakai lagi atau Ndak " ucap Eca mengulang ucapan dugaan Intimidasi yang diduga dilakukan Wakil Bupati Eks Kadis kepada Panitia.Pokoknya ada datanyo,berupa kesaksian dari Panitia itu.Karena itu udah di ini...udah...di..apa...yang ini Khan kasus korupsinya sudah ditangkap panitia pelaksana sudah ditangkap,lupa pula namonyo.bukan panitia Pelaksana, anu PT pelaksananya lupa pula aku bang....jawab Eca saat dipertanyakan,apakah Mahasiswa memiliki bukti rekaman maupun data yang lain akan ucapan Intimidasi,Interpensi atau Intimidasi yang diduga dilakukan Wakil Bupati Bengkalis. Kalau upamanya asumsi berarti ini Khan menduga, bantah Eca pada awak media saat awak media menyampaikan aksi Mahasiswa apakah berdasarkan dugaan maupun asumsi tidak berdasarkan unsur Politik maupun bukti-bukti dan atau data-data fakta yang dimiliki Mahasiswa saat aksi yang akan disampaikan kepada Mabes Polri Kalau bicara Data ada, ya..Khan. kita khan datanya dari...kemarin tu dari kawan-kawan yang kembali ke Bengkalis itu kalau tidak salah melaksanakan Audiensi sama Kejaksaan atau Pengadilan tu. Dia kasih berkasnyo,terkait kasusnya viral.tambah Eca " Datanya ado, tertulis dari saksi-saksi ini menyampaikan didalam tulisan itu.Cuman khan yang jadi persoalan ini, kenapa pak Wakil ini tidak pernah ditangkap.Nanti kita kasih pas di Mabes Polri,nanti kita sampaikan semua itu.Data itu ada sama teman Pulo, di Sekret aku masih dirumah bang." tutup Eca pada awak media saat awak media meminta data yang dimiliki oleh Mahasiswa dalam melakukan aksi, apakah data berupa ucapan langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis kepada Panitia lelang yang diduga melakukan Interpensi,Intimidasi atau data tertulis akan pernyataan saksi-saksi yang dimaksud eca didalam persidangan yang janji akan diberikan kepada Media via telp seluler usai pelaksanaan aksi yang nantinya akan dilaksanakan didepan Mabes Polri....Bersambung (Team)

Bengkalis - alasannews.com | Keluarnya Surat dari Gubernur Riau  tertanggal 7 Februari 2020 yang di tujukan kepada Wakil Bupati Bengkalis berbunyi sebagai berikut   "Sehubungan dengan dilakukan penahanan tehadap Bupati Bengkalis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pda tanggal 6 Februari 2020," dan seterusnya. Gubernur Riau Syamsuar dalam suratnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 65 ayat (3) dan (4). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bengkalis ditunjuklah Wakil Bupati Bengkalis untuk  melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Bengkalis sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. M.Naser Faisal.AP ketua DPW LSM Fortaran Riau, yang juga cucu mantan Bupati Bengkalis H.Muhamad. ketika dimintai tanggapannya prihal diatas mengatakan "pada inti nya sangat setuju dengan keluarnya surat  yang menunjuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati  agar roda pemerintahan di Bengkalis tetap berjalan sebagai mestinya." Faisal menambah kan "dalam hal ini Gubernur Riau sudah mengambil langkah tepat, menunjuk Wakil Bupati untuk  melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Bengkalis, agar pemerintahan kabupaten Bengkalis tetap mempunyai pemimipin dan roda pemerintahan tetap berjalan lancar tertib dan aman," tutupnya.(Rilis)

BANJARBARU -- alasannews | TPA Sampah Regional Banjarbakula yang pembangunannya telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp149 miliar mampu menampung 790 ton sampah setiap harinya yang berasal dari lima kabupaten dan kota di kawasan metropolitan Banjarbakula. Model pengelolaan dan pengolahan sampah yang melibatkan kerja sama sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan sangat diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Saat meresmikan tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Jumat, 7 Februari 2020, Presiden menyebut bahwa model pengelolaan tersebut dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya. “Saya tahu pengelolaan sampah itu tidak mudah. Mengatur satu tempat saja sulit apalagi jika dalam lingkup satu provinsi. Tapi saya sangat mengapresiasi bahwa ternyata ada model TPA yang bisa melibatkan beberapa kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini,” ujarnya. TPA Sampah Regional Banjarbakula yang pembangunannya telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp149 miliar tersebut menampung 790 ton sampah setiap harinya yang berasal dari lima kabupaten dan kota di kawasan metropolitan Banjarbakula yang mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. “Apa yang telah dikerjakan di TPA Regional Banjarbakula ini dapat menjadi contoh yang baik bahwa sinergi itu bisa dilakukan. Kolaborasi antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi itu juga bisa dilakukan. Tidak perlu ego kedaerahan. Apa yang telah dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan dalam pengelolaan TPA regional ini saya rasa bisa menjadi contoh di provinsi-provinsi lain,” kata Presiden. Mengutip siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TPA dengan luas lahan keseluruhan mencapai 15 hektare tersebut mengimplementasikan sistem sanitary landfill dengan tujuan membuat kawasan di sekitar tidak tercemar oleh bau dari timbunan sampah. Cara kerja sistem yang ada pada TPA tersebut pada dasarnya dengan membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah setelah sebelumnya dilakukan pemilahan terhadap sampah-sampah yang ada. Kemudian, cairan atau air lindi dari sampah basah yang ada di sana juga diolah terlebih dahulu hingga menjadi air bersih yang tidak mengandung zat kimia yang dapat berakibat pada pencemaran lingkungan. “Sampah yang masuk telah melalui pemilahan sehingga hanya 30 persen dari sampah awal. Ini bagus sekali. Air sampahnya juga bersih dan tidak mengandung zat kimia berbahaya jadi aman dan tidak mencemari lingkungan,” kata Presiden. Meski demikian, Presiden terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah sehingga dapat diproses sedemikian rupa dan memberikan nilai tambah lain seperti pembangkit listrik sehingga sampah tidak lagi menjadi sumber masalah bagi kawasan sekitar. “Meskipun TPA yang bagus sudah ada, masyarakat tetap harus kita latih bersama-sama untuk mandiri sehingga bisa mengurangi dan memilah lampang. Bisa reuse, bisa reduce, dan bisa recycle. Belajar pengelolaan cara mengolah sampah dan meminimalkan sampah rumah tangga,” tandasnya. Untuk diketahui, selepas peresmian TPA, Kepala Negara melakukan penanaman pohon meranti di sekitar lokasi TPA. Pohon meranti diketahui memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus berfungsi dalam mengurangi dampak erosi, menyuburkan tanah, juga meningkatkan sumber cadangan air tanah. Hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. (BPMI Setpres)

PEKANBARU ----- alasannews | Terkait dugaan Korupsi akan pembangunan Jembatan Water City Front, yang diduga melibatkan eks mantan Bupati Kampar, dan Eks Kepala Dinas Bina Marga 2015-2016 Indra Pomi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR kota Pekanbaru Provinsi Riau mengundang pertanyaan bagi masyarakat dan media kasus yang saat ini sudah ditangani hingga sampai dimana.

Salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan Identitasnya dan minta namanya untuk dilindungi, mempertanyakan tindak lanjut akan dugaan pemeriksaan oknum-oknum yang diduga terlibat dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Water City Front City Bangkinang.Jum'at (6/12/2019) lalu 11 orang yang diperiksa KPK itu dipanggil pada Jumat (6/12/019), satu diantaranya adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar 2015-2016 Indra Pomi Nasution, selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar 2015-2016, yang saat ini Indra Pomi menjabat Kadis PUPR Kota Pekanbaru.sebut Narsum (Narasumber) , Selasa (04/02/2020)

Saat dipertanyakan, dari mana bapak mengetahui KPK diduga telah lakukan pemeriksaan terhadap Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru?. " Hal pemeriksaan Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru bukan lagi rahasia pribadi,melainkan sudah menjadi rahasia Umum yang mana pemeriksaan terhadap Indra Pomi telah banyak di publikasikan di berbagai media online diantara salah satu media online gagasanriau.com dengan link pemberitaan :https://gagasanriau.com/news/detail/42015/jumat-keramat-indra-pomi-dan-10-orang-saksi-diperiksa-kpk-terkait-korupsi-water-front-city-kampar." jelas Narsum .

Terkait Pemanggilan atau Pemeriksaan apalah itu namanya yang diduga dilakukan KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah kepada Indra Pomi sampai saat ini tidak jelas,apakah dirinya (Indra Pomi) di Panggil dan diperiksa sebagai "Saksi" atau "Tersangka".Ketidak jelasan tersebut saya sebagai masyarakat kota Pekanbaru meminta kepada KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah jelas-jelas dalam menangani kasus dugaan Korupsi yang jelas telah merugikan Negara.

Saya meminta KPK transparan dalam menangani kasus Korupsi yang ditanganinya,seperti halnya kasus dugaan Korupsi Water Front City Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang banyak melibatkan 11 oknum diantara salah satunya Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru.

Jika benar bersalah dan mendapatkan bukti,maka hendaknya Indra Pomi ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka agar tidak lagi menghirup Udara Bebas alias Lenggang Kangkung.Jika ini tidak dilakukan,maka akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat banyak khususnya masyarakat Provinsi.Riau.tolong pak, media untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.tegas dan tutup Narsum (Nara Sumber) pada awak media.

Awak media yang usai mendapatkan pernyataan masyarakat akan dugaan korupsi Water Front City Bangkinang Kab.Kampar,awak mediapun langsung melakukan Konfirmasi ke pada Indra Pomi Kadis PUPR Via WhatsApp Pribadinya 082268XXXXXX,Selasa (04/02/2020). Untuk mempertanyakan kebenaran apakah dirinya (Indra Pomi) benar telah dilakukan dan atau diduga telah diperiksa KPK, Jum'at (06/12/2019) lalu sebagaimana informasi yang telah diperoleh awak media dan melihat dan membaca link berita yang telah diberikan Narsum ( Narasumber) dengan link berita :

https://gagasanriau.com/news/detail/42015/jumat-keramat-indra-pomi-dan-10-orang-saksi-diperiksa-kpk-terkait-korupsi-water-front-city-kampar. Indra Pomi yang di Konfirmasi Via Whatsapp pribadinya saat di pertanyakan :

Apakah benar abang telah dilakukan pemanggilan oleh KPK akan hal dugaan tersebut diatas?, Apakah benar abang telah dilakukan pemanggilan oleh KPK yang diperkirakan pada tanggal 6/12/2019 lalu? Jika benar dalam Kapasitas apa dilakukan pemanggilan abang oleh KPK ?,

Apakah benar adanya informasi yang dilakukan pemanggilan terhadap diri abang oleh pihak KPK dilakukan bersamaan dengan 11 oknum lainnya?. Serta Apakah benar telah dilakukan pemanggilan kembali oleh KPK setelah tanggal 06/12/2019 lalu ?, Jika benar informasi tsb,dalam kapasitas apa lagi KPK melakukan pemanggilan thdp abang kembali yg baru-baru ini diduga dilakukan oleh KPK sbgmn Informasi yg diperoleh. Hingga berita ini dipublikasikan, Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru yang di Konfirmasi Via Whatsapp pribadinya tidak memberikan jawaban apapun. Melainkan, "Off the record..ya" pinta Indra Pomi dan langsung memblokir WhatssApp Pribadinya pada awak media ini..........Nantikan Episode selanjutnya (Team)

JAKARTA -- alasannews | Penetapan pemenang tender proyek jalan di bawah koordinasi Balai Jalan wilayah 8, Bali dan Nusa Tenggara Barat menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, dari tujuh (7) paket pekerjaan akan dimenangkan satu perusahaan.

Menyikapi hal tersebut, Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan atas proses pelelangan di Kementrian PUPR, khususnya Proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali “Forum mencermati secara seksama, Proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali di bawah koordinasi Balai jalan wilayah 8 memperlihatkan kejanggalan,” kata Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil, Hikma Ma'ruf Asli dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Ma’ruf menjelaskan, dari 6 paket pekerjaan jalan di biayai APBN 2020 Kementrian PUPR sebanyak 4 paket dimenangkan satu nama perusahaan kontraktor berdasarkan pengumuman hasil lelang di halaman LPSE, yaitu PT. Sanur Jaya Utama.

Ma’ruf mengatakan, empat paket di Provinsi Bali itu, pertama preservasi jalan klungkung-penelokan,sakah-ubud,teges-istana presiden. Kedua preservasi jalan sp. Cokroaminoto-kosamba,sp tohpati - nusa dua,jimbaran - uluwatu. Pagu anggaran sebesar RP 23.547.249.000. Ketiga, preservasi jalan sp. kediri bts kota singaraja,mengwitani – dalam kota denpasar. pagu anggaran sebesar RP11.891.987.000. Keempat, preservasi jalan dalam kota singaraja-kubutambahan-bts.kota amlapura.pagu anggaran sebesar rp. 40.878.932.000. Total pagu yang di kuasai sebesar RP106.074.482.000

Ma’ruf menyebutkan bahwa dengan fakta penguasaan paket proyek dimenangkan satu Perusahaan Konstruksi secara bersamaan, ia meragukan terkait kemampuan operasional Perusahaan tersebut. Terlebih lagi, kata dia, dari hasil pantauanya bahwa Perusahaan itu masih berjalan proses lelang di wilayah NTB.

Ada indikasi kuat PT. Sanur jaya utama memenangkan beberapa paket pekerjaan di NTB. Dikatakan Ma’ruf bahwa ada indikasi kuat permufakatan antara pihak rekanan kontraktor dengan pejabat berwenang Kementrian PUPR di Bali.

“Kejanggalan atas fakta itu berindikasi proses lelang akal-akalan, titipan dan pengarahan, kongkalikong, sarat rekayasa untuk memenangkan perusahaan yang sama dalam paket pekerjaan,” jelasnya.

Ia mengatakan, Syarat Sisa Kemampunyan Nyata (SKN) sesuai PERKA LKPP No 09/2018 dan SE PUPR no 10/2018 perlu di pertanyakan karena merupakan syarat kualifikasi kemampuan keuangan penyedia jasa dengan memperhatikan Neraca Tahun sebelumnya atau Laporan Keuangan pada SPT tahun sebelum tender/pelelangan yaitu pada Ekuitas (modal disetor+Keuntungan/Laba).

“Sisa Kemampuan Nyata perlu di pertanyakan karena SKN merupakan kemampuan penuh, kemampuan keuangan dan kemampuan pemodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut,” pungkasnya.

Menyikapi hal tersebut kata Ma’ruf, Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil meminta kepada Mentri PUPR, pertama segera melakukan evaluasi mendasar dan menyeluruh atas proses lelang pekerjaan fisik Jalan daerah Bali dan beberapa di daerah lain terindikasi monopoli Kedua, segera audit kinerja pejabat PUPR terkait di wilayah bali mulai dari pokja, PPK dan satker oleh inspektorat dengan juga melibatkan masukan publik Ketiga, segera lakukan lelang kembali dengan prosedur yang sesuai mekanisme, pengawasan yang ketat, transparan, adil dan bebas kolusi atau suap menyuap. Keempat, persoalan di Bali sangat besar kemungkinan hanyalah puncak gunung es perilaku menyimpang dalam proses lelang paket pekerjaan PUPR secara nasional tahun anggaran 2020.

Olehnya itu mendesak Menteri PUPR melakukan evaluasi menyeluruh atas proses lelang yang terindikasi curang di seluruh tanah air. Kelima, mendesak aparat penegak hukum, KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPPU intuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan atas proses pelelangan di kementrian PUPR.[]

PEKANBARU --- alasannews | Kembali terjadi dugaan sikap Arogansi, Interpensi,Intimidasi,menakut-nakuti serta dugaan pengancaman, yang diduga dilakukan Oknum ASN terhadap Media dan awak media baru-baru ini terjadi.

Ismail Sarlata Ketua FPII (Forum Pers Independent Indonesia )Setwil (Sekretariat Wilayah) Provinsi Riau, amat menyayangkan sikap Arogansi,Intepensi,Intimidasi serta dugaan Pengancaman terhadap media dan awak media.Saat dihubungi Via telp selulernya oleh awak media, Sabtu (01/03/2020).

Dugaan tersebut diatas dilakukan oleh oknum tersebut (Kamarudin) kepada awak media dan wartawan, diduga berawal terkait pemberitaan yang telah diunggah beberapa media akan dugaan pungli yang diduga terjadi dan atau dilakukan oknum ASN yang mengatas namakan Koperasi Widia Bakti.

"Saya selaku Ketua FPII (Forum Pers Independent Indonesia) benar telah mendapatkan Informasi dugaan Arogansi,Interpensi,Intimidasi dan dugaan Pengancaman yang diduga dilakukan oleh Kamarudin selaku Kepala Balai LHK Provinsi Riau yang diduga dilakukan terhadap media dan awak media." Saya mengutuk keras akan sikap yang diduga telah diberikan oleh oknum tersebut diatas (Kamarudin), jika benar hal tersebut terjadi maka kita selaku organisasi FPII (Forum Pers Independent Indonesia) Setwil Riau akan segara mengambil tindakan terhadap oknum tersebut diatas yang diduga telah bersikap Arogansi,Intimidasi,Interpensi dan Pengancaman serta menakut-nakuti Media maupun awak Media (Wartawan) apalagi dengan mencatut nama Organisasi yakni PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), dengan melaporkan oknum tersebut diatas kepada pihak berwajib atas dugaan tunggangi Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dimana didalam pasal dan ayat tersebut jelas berbunyi :

" Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, serta terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,pembrendelan atau pelarangan penyiaran serta Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebar luaskan gagasan dan Informasi." tegas Ismail Sarlata.

Dengan ini saya selaku FPII Setwil Riau, juga meminta kepada rekan media dan atau awak media untuk memberikan laporan resmi kepada kita selaku Organisasi FPII Setwil Riau, agar laporan yang diberikan rekanan media dan atau media yang diduga mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan dalam menjalankan profesinya yang diduga dilakukan oleh oknum ASN dan bahkan diduga mencatut nama orgnisasi lain yakni PWI yang diduga untuk menakut nakuti media atau wartawan, agar laporan yang masuk kepada kita FPII (Forum Pers Independent Indonesia) untuk kita tindak lanjuti kepada pihak berwajib atas dugaan sebagaimana yang telah dilakukan oknum ASN tersebut diatas (Kamarudin) tentunya dengan laporan dan bukti-bukti yang nantinya kita terima.Pinta dan tegas Ismail Sarlata.

Dan saya menghimbau dan meminta untuk kepada seluruh media dan atau wartawan,untuk tidak takut akan dugaan Arogansi,Interpensi dan Intimidasi yang diduga dilakukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab terhadap rekanan media dan atau wartawan dalam menjalankan Profesinya sepanjang apa yamg dilakukannya tidak.melanggar KEJ (Kode Etik Journalistik) serta Undang-Undang Pokok Pers No 40 tahun 1999. kembali pinta Ismail Sarlata FPII Provinsi Riau berjanji akan membantu rekan-rekan media maupun awak media,yang apabila mendapatkan sikap Arogansi, Intimidasi,Interpens, menakuti - nakuti dan bahkan Pengancaman dari oknum oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dan FPII Setwil Riau siap menjadi Garda terdepan bagi media dan Insan Pers dalam memperjuangkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 bagi Insan Pers yang taat dan tunduk pada Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999 tentang Pers serta KEJ. tutup Ismail Sarlata Sumber : FPII Setwil Riau

JAKARTA -- alasannews | Untuk kesekian kalinya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audie S. Latuheru melakukan kunjungan kerja di Polsek jajaran yang kali ini kapolres metro jakarta barat didampingi oleh wakapolres Metro Jakarta Barat Akbp Rusdy pramana suryanagara melaksanakan kunjungan kerja ke polsek Palmerah, Rabu (29/1/2020) pagi. kunjungan kerja ini, Audie disambut oleh Kapolsek Palmerah polres Metro Jakarta Barat Kompol Ade Rosa. Dalam kunjungannya, Audie mengingatkan kepada seluruh anggota yang berdinas di Jakarta Barat untuk bersyukur. Sebab, banyak jutaan anggota Polri yang ingin masuk berdinas di Jakarta Barat. "Selama ini banyak yang kasak kusuk ingin masuk ke Polres Metro Jakarta Barat. Oleh karena itu kalian harus bersyukur karena bisa terpilih menjadi anggota Polres Metro Jakarta Barat," ujar Audie Rabu (29/1/2020). Dengan demikian, seluruh anggota Polres Metro Jakarta Barat diminta untuk maksimal dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kalian adalah team jika sudah masuk ke Jakarta Barat karena masyarakat tidak pernah melihat pangkatmu yang mereka tahu adalah kita polisi," tegas dia. Audie mengajak seluruh anggota untuk berlari kencang dalam melayani masyarakat agar mearasa aman, nyaman dan bisa tidur nyenyak. Sehingga dengan pelayanan masyarakat bisa antisipasi segala bentuk niat kejahatan yang selalu dimanfaatkan oleh pelaku jika ada kesempatan. "Saya bangga kalian tangkap penjahat dengan cepat, tapi saya lebih bangga lagi kalau kalian bisa cegah penjahat itu beraksi," tutup dia. ( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )

Halaman 2 dari 12
Umroh

Kontak Polisi