hpn2020
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 675
Regional
Regional

Regional (162)


Alasannews.com, Jakarta | Pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Kramat Pulo Gundul RW. 02 / 09 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019) lalu, mendapat perharhatian dari Polres Metro Jakarta Pusat.

Perhatian yang diberikan oleh Polres Metro Jakarta Pusat, berupa bantuan materil (kebutuhan pangan), seperti Mie Instant sebanyak 30 Dus, 10 Dus Pop Mie, 25 Dus Kopi , Beras 5 Karung Bear dan Biscuit sebanyak 3 Dus, kepada para korban yang kini mengungsi di RPTRA Pulo Gundul Tanah Tinggi (Tempat Penampungan sementara Korban kebakaran)
Jl. Kramat Pulo Gundul RW. 02 / 09 Kelurahan Tanah Tinggi.

Pemberian bantuan Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes.Pol) Harry Kurniawan, SIK, MH ini, diberikan secara simbolis melalui Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi (Kompol) Endy Mahandika, SH.

Kepada wartawan Kompol Endy Mahandika menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua RW. 09, Ketua RT. 02/09 dan perwakilan korban kebakaran.

"Bapak Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Harry Kurniawan, SIK, MH, tidak bisa memberikan langsung dikarenakan kesibukan beliau dalam melaksanakan kegiatan di wilayah Jakarta Pusat yang sangat padat dan Bapak Kapolres memberikan Amanat kepada Saya Selaku Kapolsek Johar Baru untuk memberikan Bantuan berupa sembako kepada korban kebakaran,"Jelas Kompol Endy Mahandika, Rabu (7/8/2019).

Ia berharap dengan bantuan ini dapat meringankan beban korban kebakaran.

"Semoga bantuan yang diberikan ini dapat meringankan beban korban yang tertimpa musibah kebakaran," tandasnya.

Adapun kebakaran yang terjadi, Senin (5/8/2019) lalu, menghanguskan 57 rumah/Kontrakan. Akibatnya 177 Orang jiwa terpaksa mengungsi (yn).

Alasannews.com, Pekanbaru-Riau | Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, melaporkan dugaan ketidakberesan atau mark up anggaran tanah untuk gedung kantor Camat Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Senin (29/07/2019).

Aktivis yang gentol mengungkap tabir korupsi itu mendesak lembaga antikorupsi di Polda Riau segera turun untuk memastikan ada tidaknya kerugian negara sebesar Rp7 miliar dari total biaya anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp10.059.420.000,00,-

Selain laporan resmi yang diterima Ditreskrimsus Polda Riau, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi yang dibawahi Pimpinan Redaksi Harian Berantas, juga melaporkan dugaan manipulasi dan kejanggalan pembayaran pembelian tanah untuk gedung kantor Camat Bathin Solapan tersebut ke Kapolda Riau, Kapolri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Diharapkan, audit fisik keuangan negara yang dilakukan untuk keperluan transaksi jual beli tanah 19.865M2 itu, bisa segera dilakukan BPK serta lembaga terkait lainnya dibawah kepemerintahan Presiden RI, Jokowi Dodo.

Ketua Investigasi pada LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, tingkat DPP, Ismail, menegaskan laporan dugaan mark up yang diduga dilakukan Iwandi selaku penerima ganti rugi juga melibatkan beberapa pejabat teras di kecamatan Solapan maupun pihak Pemda Bengkalis, yang konon kabarnya, proses tender pengadaan tanah tersebut sudah mulai bermasalah dan sebagainya.

Ketua Investigasi (KI) DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Ismail, meminta Ditreskrimsus Polda Riau, Bareskrim Polri dan BPK segera turun ke Kecamatan Bathin Solapan.

Pasalnya, selain terjadinya dugaan mark up anggaran yang dinilai cukup lumayan besar itu, juga diduga adanya manipulasi sempadan lokasi kawasan/lahan tanah yang diperjualbeli sebagaimana yang termuat dibeberapa bukti SKGR dan bukti kwitansi pembayaran ganti rugi tanah yang diduga berpotensi merugikan daerah dan negara.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan saat dihubungi Wartawan, “Baru dilapor, Saya cek dulu ya, singkat Gidion. Sementara Kasubdit III Tipikor Polda Riau, Kompol Pungcak kepada puluhan Wartawan, “Ini laporan yang baru masuk, segera ditindaklanjuti, ujarnya.

Hingga berita ini naik, Iwandi belum berhasil dikonfirmasi karena via hendphon miliknya saat dihubungi Wartawan dari Polda Riau, Senin (29/07/2019), tak aktif. ***(Red)

Minggu, 04 Agustus 2019 03:39

Kapolri Jenderal Tito Ikut Pecahkan Rekor Selam di Manado

Ditulis oleh

 

Alasannews.com, manado-Sulut | Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama pejabati Utama Mabes Polri dan seluruh Kapolda se-Indonesia ikut serta dalam pemecahan rekor dunia selam yang diselenggarakan oleh Wanita Selam Indonesia (WASI).

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pemecahan rekor penyelam massal terbanyak (Most People Scuba Diving) di Pantai Manado, Kawasan Megamas, Sulawesi Utara, Sabtu (03/08/2019).

“Semula, Kapolri bersama Ketua WASI, Ny. Tri Tito Karnavian menyapa para penyelam dengan menggunakan perahu karet. Tak sekadar menyapa, jenderal bintang empat itu siap terjun ke laut dengan seragam lengkap dan tabung selam, sekitar pukul 08.50 WITA” kata Tompo kepada AlasanNews Sabtu (3/7)

Menurut Ibrahim Tompo Ketua WASI dan ribuan penyelam, Kapolri lantas menyelam dengan catatan waktu 15 menit untuk dinilai oleh para juri GWR. Lima belas menit berlalu, sorak sorai peserta pun pecah karena merasa telah mematahkan rekor penyelam terbanyak dengan 3100 peserta.

Dikatakan Kapolri terlihat senang saat naik ke pinggir pantai. Baju seragamnya basah oleh air laut. Walau terlihat sedikit lelah usai menyelam dengan seragam dan membawa tabung yang berat, Kapolri tetap bersedia diajak berswa foto dengan masyarakat di pinggir pantai.

Bukan hanya Kapolri, kata Tompo ada sejumlah PJU (Pejabat Utama) Mabes Polri dan para Kapolda juga ikut berpartisipasi pada pemecahan rekor dunia selam ini. b Di antaranya, Kakorpolairud Baharkam Polri, Irjen Zulkarnaen Adinegara.

"Kita bersyukur ikut serta. Bagi saya spektakuler, karena kita bersama-sama di dalam air. Saya pernah menyelam waktu di Maluku Utara," kata Kkor Polairud Irjen Pol Zulkarnaen Adinegara

Begitu pula Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi. "Luar biasa. Baru rasakan orang sebanyak ini menyelam dengan tertib. Bagus semua," ujar Mantan Kakorbrimob ini.

Sementara itu Kapolda Maluku, Irjen Roycke Lumowa mengaku sangat terkesan bisa ikut dalam pemecahan rekor dunia selam ini. "Amazing. Saya sudah 10 tahun (menyelam) di laut," sebutnya dengan wajah sumringah walau seragamnya basah. (Elle)

Alasannews.com, Bondowoso | Mendapat ancaman pembunuhan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Alun Taufana Sulistyadi lebih memilih mundur dari jabatannya.

 
Alun Taufana Sulistiyadi dan staf-stafnya mendatangi pendopo bupati dan wakil bupati. Dia datang untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Seriusnya ancaman itu sehingga dirinya menyampaikan iika pengajuan mundur itu tidak dikabulkan oleh bupati maupun wakil bupati, maka ia tetap akan mengajukan pensiun dini dari posisinya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Alun Taufana seperti dilansir detik.com hari ini, merasa bahwa Sekretaris Daerah (Sekda), Syaifullah selalu memojokkan BKD dengan alasan sekda definitif tidak segera dilantik. 

"Saya sempat diancam akan dibunuh. Ada rekamannya. Semula, saya enggan mempermasalahkan perihal ancaman. Namun ternyata dalam apel tadi pagi Pak Sekda menyebut bahwa BKD menghambat," tegas Alun, saat bercerita alasan pengundurannya kepada Wabup Irwan Bachtiar.

Hanya saja saat didesak wartawan, Alun Taufana tidak menjabarkan bentuk ancaman maupun siapa orang yang mengancam dirinya.

"Sekda sempat menyampaikan lagi di pemkab saat apel, bahwa BKD kurang sigap. Itu yang membuat saya merasa terpukul," jelasnya.

Wabup Irwan Bachtiar mendengar pengunduran diri itu menghargai langkah dan tindakan yang diambil oleh kepala BKD tersebut. Namun begitu, dia masih merasa kurang berkenan atas langkah yang diambil Kepala BKD Bondowoso itu.

"Jujur, hari ini saya merasa prihatin. Kondisi yang sudah kita bangun, terusik gara-gara ada arogansi pernyataan dari sekda tersebut," kata wabup kepada wartawan saat dikonfirmasi.

Menurutnya, jika ancaman tersebut dinilai cukup mengganggu, yang bersangkutan bisa lapor polisi. Tentu harus disertai bukti.

Merespon hal itu, Polres Bondowoso melalui Kasat Reskrimnya, AKP Jamal mengatakan siap menindaklanjuti ancaman pembunuhan kepala BKD Bondowoso itu.

"Silakan laporkan secara resmi. Kami siap memback-up. Tentu harus disertai alat bukti yang kuat. Sehingga polisi akan mudah mengungkap kasusnya," kata Kasat Reskrim. di mapolres Bondowoso, Rabu (31/7/2019).

Sementara itu, atas tuduhan pengancaman membunuh Kepala BKD, Sekda Bondowoso, Syaifullah
yang dilantik Shari sebelumnya pada Selasa (30/7), menampik hal tersebut. Baginya, sesama ASN adalah bagian dalam hidupnya. Sehingga tidak mungkin menurut dia melakukan intimidasi, apalagi sampai mengancam akan membunuh keluarganya sendiri. 

"Ada dua wasiat orang tua saya yang jadi guru. Pertama, mereka tidak mengisi darah dan daging saya dengan yang haram. Kedua, mereka tidak pernah mendholimi orang lain. Dan kedua didikan itu mereka minta tidak saya lakukan juga. Masak saya anak guru SD ada karakter membunuh orang," ujarnya menanggapi soal tuduhan dirinya mengancam membunuh Kepala BKD Bondowoso......(Red)

Kinerja Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai lembaga Anti Rasuah kini dipertanyakan dan diragukan, kenapa tidak?.

Alasannews.com, Pekanbaru-Riau | Hal tersebut kita lihat dari saat ini terkait kinerja KPK yang lamban dalam menangani kasus korupsi khususnya diwilayah Kabupaten Bengkalis, dimana status uang sitaan yang dilakukan oleh KPK sebesar Rp 1.9 Miliar belum mendapatkan status yang pasti dan jelas, serta KPK telah menyebutkan AM Bupati Bengkalis sebagai Tersangka melalui konferensi pers Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/5/2019) lalu.

Namun sampai saat ini AM yang merupakan Bupati Bengkalis masih dapat menghirup udara segar, serta status temuan uang 1,9 M hilang begitu saja bak ditelan bumi. sebut Panca selaku Mahasiswa asal Kab.Bengkalis dan juga tergabung dalam gerakan aliansi mahasiswa,pemuda dan rakyat (Ampera) dalam Celoteh yang disampaikan pada media ini.Sabtu (27/07/2019)

Panca dalam Celotehnya juga menyebutkan, untuk tetap mendesak pihak KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah mengembalikan Uang Negara yang telah disita sebesar Rp 1.9 Miliar tersebut kepada Rakyat maupun pemerintah. Jika uang tersebut bukan dari hasil uang Kejahatan atau yang disangka kan grativikasi, maka KPK hendak lah mengembalikan uang tersebut ke pemiliknya, serta mencabut kembali status Tersangka AM selaku Bupati Bengkalis, jika benar AM tidak terlibat kasus Korupsi sama sekali sebagaimana yang telah disangkakan pihak KPK kepada Bupati.

Jika itu tidak dilakukan secepatnya oleh KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah, maka dapat dipastikan kinerja lembaga ini tidak lagi bisa dipercayai oleh masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Bengkalis, dan kami selaku Mahasiswa Bengkalis mengharapkan kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi kepala daerah dan KPK hendaknya menjaga integritas kelembagaan yang selama ini sudah terpercaya dalam menuntaskan permasalahan korupsi di negri ini.

Sebelum ada nya informasi publik yg jelas dari KPK, kami dari mahasiswa akan terus melakukan pengawalan dengan cara melakukan Aksi menuntut KPK untuk memperjelas status uang temuan 1.9 M dan status hukum (tersangka) Bupati Bengkalis yang telah diberikan oleh pihak KPK. Tutup Panca dalam celotehnya pada awak media (Red)

Foto Ilustrasi safari kepala desa: satelitpost.com


Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tautan: PP Nomor 1 Tahun 2019).

 

Alasannews.com| Para Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah rupublik ini  semakin mendapat perhatian. Tingginya intensitas pelayanan terhadap masyarakat serta resiko pelaksanaan kegiatan yang menjadi beban Aparat Desa  mulai diseimbangkan dengan dikeluarkannya PP No.11 Tahun 2019 tentang Desa pada tanggal 29 Februari 2019 lalu.

Peraturan Presiden ini merupakan perubahan PP No.43 Tahun 2014 dalam kerangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggara Pemerintah Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainya berupa penyesuaian penghasilan tetap aparatur desa.

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1.Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).2.

2.Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

  1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
  2. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.
  3. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
  4. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2019.(rm)

Alasannews.com, PEKANBARU-RIAU |  Puluhan wartawan dari berbagai media melakukan aksi “Petisi Keadilan untuk korban kriminalisasi Pers” di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru dan di Kejaksaan Tinggi Riau, Rabu (24/07/2019).

Aksi tersebut buntut dari tindakan kriminalisasi terhadap Pemimpin Redaksi Harian Berantas, Toro Laia, yang telah dituntut Hakim Pengadilan berada di luar tahanan.

Terkait tuduhan Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin dalam pelanggaran UU ITE yang kaitannya dengan pemberitaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 204 miliar dari jumlah anggaran sebesar Rp 272 miliar lebih tahun 2012 silam.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Ismail Sarlata mengungkapkan, putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyebutkan “Menetapkan Terdakwa Tetap Berada Diluar Tahanan” yang selanjutnya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah berkekuatan hukum tetap.

“Namun kenyataannya, Pemimpin Redaksi Harian Berantas, Toro selaku terdakwa yang diputus oleh Pengadilan tetap berada diluar tahanan tersebut, dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejati Riau untuk dilakukan eksekusi fisik (tahanan badan). Ini negara hukum, bukan negara abal-abal,” kata Ismail.

Ismail Sarlata, meminta Kajari Pekanbaru dan Kejati Riau, segera menghentikan tindakan kesewenang-wenangan terhadap Wartawan serta patuh pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk Toro.

Selain itu, Ismail Sarlata dalam orasinya meminta JPU yang diduga sengaja menggiring tugas wartawan pada pelanggaran undang-undang ITE selama ini, karena penerapan hukumnya sudah melenceng dan salah.

“Kami minta Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kejati Riau, segera memeriksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mempelintir undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 pada undang-undang ITE,” ujar Ismail.

Demikian pula Kejati Riau, harus berani mengusut sejumlah dugaan korupsi Bupati Bengkalis, Amril Mukminin yang sudah ditangani selama ini tanpa ada pembungkaman terhadap kemerdekaan Pers, ujar Ismail Sarlata.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Uung Abdul melalui Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Riau, Muspidauan SH,MH kepada aksi Pers mengatakan, "Masalah yang dialami oleh rekan kita Toro ini, cobaan buat kita semua. kepada rekan-rekan Wartawan semua, bahwa poin tiga yang ada pada putusan pengadilan itu berlaku, semasa dalam persidangan saja, tafsir Muspidauan.


Berikut pernyataan sikap para aksi dari insan Pers yang menuntut keadilan untuk Toro korban kriminalisasi Pers ke Kejari Pekanbaru dan Kejati Riau.
1. Hormati tugas pokok Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Hormati MoU antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung RI;
3. Hormati SEMA Nomor 13 tahun 2008;
4. Hormati Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
5. Hormati KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf (k);
6. Kami mendukung Eksekusi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Kami menolak Eksekusi fisik atau penyerahan badan ke Lapas Terhadap Pemimpin Redaksi Harian Berantas, Toro;
8. Kami meminta Kejati Riau segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Bupati Bengkalis dan kawan-kawan dalam Kasus Korupsi terhadap PT. BLJ Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp300 Miliar. Kasus korupsi dana Bansos/Hibah Bengkalis tahun 2012 senilai Rp 272 Miliar Lebih, Kasus Dugaan Korupsi dan/atau Suap/Gratifikasi Dana Proyek Jalan Multy Years (MY) di Bengkalis tahun 2013-2015 dan pada tahun 2017-2019, termasuk Kasus Dugaan Izajah Palsu Bupati yang sampai saat ini status hukumnya belum jelas

Dalam demo petisi keadilan untuk korban kriminalisasi Pers tersebut, juga dilakukan penyerahan keranda mayat kepada Kejati Riau sebagai simbol matinya hak-hak Pers, kedaulatan pers dan matinya penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Bupati Amril Mukminin di Bengkalis saat dihubungi via selulernya oleh sejumlah awak media, belum aktif. (Red)

Selasa, 23 Juli 2019 02:26

Gubernur Anies Beri Bonus untuk Kafilah STQH Jakarta

Ditulis oleh

Alasannews.com, JAKARTA | Kafilah dari DKI Jakarta, kembali mengukir prestasi dalam lomba Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH). Di Event ke 25 STQH di Pontianak, Kalimantan Barat, gelar juara kembali dipersembahkan utusan DKI Jakarta.

Gubernur Anies Baswedan baik di akun IG dan Tweeternya menyatakan salut dan bangga atas prestasi yang telah di raih di Pontianak. "Saya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga," tulis gubernur Anies.

Keberhasilan ini menunjukkan amanah yang diemban peserta benar-benar terjaga dan para pembimbing juga telah dengan maksimal. Karenanya, Pemda DKI Jakarta berkewajiban memberikan bonus. Walaupun tidak seberapa nilainya.

"Jangan dinilai angka rupiahnya.manfaatkan bonus ini dengan sebaiknya mungkin," sebut gubernur.

Sekali lagi selamat kepada juara Kafilah DKI Jakarta:

Terbaik I

- Muhammad Hafizh Fadhli Z untuk golongan Tahfizh 1 Juz dan Tilawatil putra.

- Wahyu Tumyati golongan tahfizh 5 juz tilawayi putri.

- Nafisatul Milah golongan tahfizh 10 juz putri

Terbaik II

- Jihan Afifah, golo gan tahfizh 20 juz putri

- Raihana Hilmy Kameela, golongan tafsir Bhasa Aran putri

Terbaik III

- Ahmad Muhaimin Ali, golongan tahfizh 5 juz dan tilawah putra

Trbaik Harapan

- Muxayanatul !ilah Said, golongan tilawah dewasa putri

- Alfa Chandran, golongan hafalan 500 hadist putra 

Terbaik harapan II

- Muhammad Bayla Gadri, golongan tolawah anak-anak putra

- Abdullah Wafiy, golongantahfizh 30 juz putra

Trbaik harapan III

- Ilham Mahmudin, golongan tolawah dewa putra

Alasannews.com, RIAU | Jika Jaksa melakukan penahanan terhadap Toro, Pimpinan Redaksi Harian Berantas yang di pidana dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik Bupati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Amril Mukminin, itu berarti pelanggaran hukum.

"Sebab, dalam amar putusan majelis hakim, tidak ada perintah penahanan sebagaimana diamanahi Pasal 197 Ayat 1 Huruf k dalam KUHAP,"

Untuk itu, disepakati agar pihak Penasehat Hukum Toro, sesegera mungkin melaporkan rencana Jaksa untuk menahan Toro.

Rencana penahananan melaui surat panggilan itu harus segera dilaporkan ke Kejagung RI, Komnas HAM serta kepada Komisi Kejaksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Jaksa.

Demikian kesimpulan seminar hukum bertajuk, “ Vonis Pengadilan terhadap Toro, Korban Kriminalisasi Pers, di Hotel Furaya, Minggu (21/7/2019). Seminar tersebut, dihadiri puluhan pemimpin redaksi serta wartawan dari berbagai media.

Sedangkan Narasumber: DR.Yudi Krismen, SH.,MH., Pakar Hukum dari Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Asmanidar, SH., Selaku Ketua IKADIN Pekanbaru, Fauzan Laia, S.H.,MH & Jusman, SH.,MH., selaku Penadehat Hukum serta Saudara Hondro, Ketua DPW Ikatan Media Online Indonesia (IMO)-Indonesia. Sedangkan Tokoh Pers Riau, Drs. Wahyudi El Panggabean, MH., bertindak sebagai moderator.

Terungkap, Vonnis 1 Tahun Penjara terhadap Toro Laia, Pemimpin Redaksi Harian Berantas, oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, memang sudah berkuatan hukum tetap, menyusul terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang "menguatkan" putusan itu.

Tetapi, tidak satu kata pun dalam amar putusan yang memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Malah pada poin 3 dijelaskan, “Menetapkan Terdakwa Tetap Berada Diluar Tahanan.

Disisi lain, penasehat hukum Fauzan Laia, SH., MH Mendukung Jaksa melaksanakan PUTUSAN PN PKU No. 540/Pid sus/2018/PN.Pbr (Eksekusi) sebagaimana pasal 270 KUHAP.

Menurut Fauzan, Jaksa harus melaksanakan seluruh amar putusan Pengadilan tanpa mengecualikan amar putusan Angka (3) yang berbunyi "Menetapkan terdakwa tetap berada di luar tahanan"

Pada kesempatan itu Fauzan Laia, SH., M.H., Penasehat Hukum Toro Laia memberikan masukkan kepada Jaksa, silahkan Jaksa membacakan Berita Acara Eksekusi dan serahkan berita acara eksekusi tersebut ke Lapas untuk menentukan status Toro.

"Tetapi, bukan menyerahkan fisik (Badan) Toro ke Lapas, bila menyerahkan Toro ke Lapas, Maka Jaksa melanggar Amar Putusan Angka (3) yang mengakibatkan dugaan pelanggaran HAM terhadap Toro dan dugaan pelanggaran kode etik Kejaksaan," tegasnya.

Bila dilihat dalam peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis penahanan khususnya Perkara Terpidana Toro Laia, katanya tidak ditemukan jenis penahanan apa yang diterapkan.

Lantas, Fauzan menjelaskan, kenapa Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Dibacakan dan di serahkan ke Lapas?

"Tujuannya, untuk menentukan status Toro sebagai nara pidana dan menjalani hukuman tetap berada diluar tahanan," katanya. ***(red).

Selasa, 23 Juli 2019 00:17

Polsek Johar Baru, Amankan 10 ABD Pelaku Tawuran

Ditulis oleh

Alasannews.com, JAKARTA | Polsek Johar Baru kembali menggagalkan tawuran antara anak Galur dengan Baladewa, Tanah Tinggi. Polisi menangkap GI dan AR pelaku tawuran warga Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang masih terbilang anak baru gede (ABG) atau dibawah umur itu diamankan oleh polisi pada hari Kamis (18 Juli 2019), pukul 21.00 Wib.

Berdasarkan keterangan GI dan AR, polisi berhasil mengamankan anak Baladewa, Kelurahan Tanah Tinggi berinisial EK, AD, PUT, MAR, MAH, SUB, RP dan DEN, Mereka ditangkap pada hari Sabtu (20 Juli 2019), setelah polisi melakukan penyisiran ke rumah masing-masing dan berhasil mengamankan sebanyak 8 orang pelaku tawuran.

Kapolsek Johar Baru Komisaris Polisi (Kompol) Endy Mahandika.SH, ketika dijumpai terkait penangkapan tersebut menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari warga adanya tawuran dipinggir kali Galur. Mendapat informasi tersebut polisi langsung meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

" Kemudian Kanit Reskrim dan Panit 1 beserta angggota meluncur ke TKP dan berhasil mengamankan GI dan AR pelaku tawuran, berdasarkan keterangan GI dan AR kami langsung melakukan penyisiran ke rumah - rumah pelaku lainnya yang turut melakukan tawuran namun semuanya tidak berada di rumah,"kata Kompol Endy Mahandika, Minggu (21 Juli 2019) di kantor Polsek Johar Baru.

Namun, lanjut Kapolsek, pada Sabtu (20 Juli 2019) pukul 22.00 Wib, kami kembali melakukan penyisiran ke rumah - rumah pelaku tawuran dan berhasil mengamankan 8 orang anak - anak Baladewa.

"Mereka kami amankan dirumah masing -masing dan kemudian kami bawa ke Polsek Johar Baru. Dan kami telah menetapkan 3 orang sebagai DPO," jelas Kompol Endy Mahandika.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Johar Baru Iptu M. Rasid menambahkan bahwa pihaknya memberikan pengarahan dan peringatakan kepada para pelaku tawuran.

"Kami memberikan arahan agar para pelaku tidak mengulangi tawuran lagi," jelas M.Rasid usai memberikan pengarahan di aula Polsek Johar Baru.

Polisi memberikan peringatan dengan memanggil ketua RT dan RW serta keluarga pelaku.

"Ketua RT dan RW serta orangtua pelaku kami panggil untuk membuat perjanjian agar warga atau anak mereka tidak mengulangi lagi. Jika nanti kedapatan melakukan hal seperti ini maka kami akan menangkapnya,"tegasnya.

Usai polisi memberikan pengarahan para pelaku digunduli dan setelah itu diserahkan kepada pihak keluarga serta disaksikan, Binmas Kel. Galur Aiptu Marikin, Babinsa Serma Rimba, ketua RT dan RW masing - masing.(yn).

Halaman 10 dari 12
Umroh

Kontak Polisi