All Stories

Belum Pasti Covid-19, 300 Siswa Setukpa Polri Berstatus ODP

Jakarta, alasannews.id.-- Dari hasil rapid test (tes massal) sebanyak 300 Siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Sukabumi, Jawa Barat dinyatakan positif. Ke-300 siswa Setuka itu kini berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan telah diisolasi. Begitu yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen Musyafak saat dihubungi wartawan, Rabu (1/4). “Hanya saja berdasar rapid test itulah orang kadang-kadang oh positif kadang belum tentu Covid-19. Walaupun demikian tetap saya tangani seperti halnya menangani orang dalam pengawaan (ODP) kasus pandemik Covid-19,” kata Musyafak. “Karena rapid tes tahu kan ini hanya memeriksa anti bodi. Anti bodi tidak spesifik Covid-19,” jelas Mustafak menambahkan. Selama masa isolasi 14 hari di Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, Jawa Barat, 300 siswa tersebut, terus dilakukan monitoring perkembangan kesehatanya dengan diberikab injeksi vitamin C dan tablet imboost. “Dengan harapan 300 itu ada peningkatan imunitas atau kekebalan atau daya tahan tubuh meningkatlah seadainya kalau itu memang ada infeksi virus. Tapi ini kan gak bisa dikatakan Covid-19,” pungkasnya. Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, 1.200 siswa Setukpa lainya yang dinyatakan negatif rapid test, telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing, namun tetap diwajibkan untuk isolasi mandiri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda daerahnya dengan pengawasan. “pengawasan. “(Yang negatif) melaksanakan cuti dan mereka tetap menjalankan isolasi mandiri yang dilaksanakan di SPN Jajaran selama 14 hari kedepan,” jelas Argo. 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🙏🏻📝🙏🏻🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Belum Pasti Covid-19, 300 Siswa Setukpa Polri Berstatus ODP

Pemerintah Kucurkan Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Dampak Covid-19

Anggaran tersebut selanjutnya akan dialokasikan kepada sejumlah pos yang diperlukan untuk menangani dampak Covid-19 mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

JAKARTA, alasannews.id.--

Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19. Anggaran tersebut selanjutnya akan dialokasikan kepada sejumlah pos yang diperlukan untuk menangani dampak Covid-19 mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Demikian disampaikan Presiden dalam keterangan resminya melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020. “Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, Rp75 triliun dialokasikan untuk belanja di bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 

Presiden mengatakan bahwa alokasi anggaran di bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya.

“Juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet serta untuk insentif dokter, perawat, tenaga rumah sakit, dan santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya,” kata Presiden.

Sementara alokasi anggaran sebesar Rp110 triliun bagi perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk implementasi peningkatan sejumlah program dan kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Kartu Prakerja. Masing-masing dari program tersebut diketahui dilakukan peningkatan baik terhadap jumlah penerima manfaat maupun besaran manfaat yang diberikan.

“Juga akan dipakai untuk pembebasan bea listrik tiga bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Termasuk di dalamnya untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu Rp25 triliun,” imbuhnya.

Adapun alokasi bagi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas penggratisan PPh (Pajak Penghasilan) 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta.

Selain itu, ada juga percepatan restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan nonfiskal seperti beberapa di antaranya ialah penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE) untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan termasuk bahan baku industri. (BPMI Setpres)

Pemerintah Kucurkan Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Dampak Covid-19

KPK dan Kemendes Perkuat Pengawasan Dana Desa

JAKARTA, alasannews.id.--

Sejak 2015, pemerintah mengucurkan dana desa. Dana yang besar, tentu harus diikuti oleh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3), berapa minggu yang lalu guna memperkuat pengawasan dana desa.

Kunjungannya disambut oleh tiga Pimpinan KPK, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua KPK Nawawi menyampaikan pendapatnya mengenai pengalaman selama ia menjadi hakim.

“Dulu itu, di Kabupaten Poso, ada satu kejaksaan cabang itu hobinya membawa kepala desa, bahkan yang nilai perkaranya hanya 4,5 juta rupiah. Di sini kita bisa bincangkan agar Kemendes bisa mencari formula seperti apa yang pas, seperti bahasanya pak Tito kemarin selaku Menteri Dalam Negeri, jangan mereka ini dihukum karena ketidakmampuannya,” ujar Nawawi.

AbdulHalim pun merespons baik usulan itu. Menurutnya, jika melihat dari besarnya dana desa maka pemerintah memang sangat membutuhkan penanganan yang sangat serius untuk mengawal pemanfaatan dan pelaporan dana desa. Alokasi dana desa, APBDes dan pendapatan asli desa itu tiap tahun pasti akan meningkat, dan dana desanya juga meningkat.

Misalnya tahun 2019 Rp 70 triliun, kemudian tahun 2020 jadi Rp 72 triliun, maka tahun depan pasti akan meningkat lagi. “Ini sangat strategis. Jika desa mampu mengelola ekonominya, dan masyarakatnya menjadi sejahtera maka ini menurunkan angka kemiskinan secara nasional,” papar Abdul.

Abdul pun menjelaskan, bahwa dana desa tahun 2020 senilai Rp72 triliun, sedangkan APBDes Indonesia sebesar Rp130 triliun. Menurutnya, APBDes itu berasal dari empat sumber. Pertama, dana desa APBN; kedua, alokasi dana desa dari kabupaten; ketiga, bantuan keuangan desa dari provinsi; dan keempat pendapatan asli desa.

Hal-hal tersebut yang lebih lanjut didiskusikan dalam pertemuan itu. Ia berharap dengan adanya pendampingan oleh KPK, maka pemanfaatan dana desa bisa semakin optimal.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di antaranya Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi, Inspektur Jenderal Anshar Husein, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Taufik Madjid, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Koordinator Sekretariat Bersama Stranas PK Herda Helmijaya. 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🙏🏻📝🙏🏻🇮🇩🇮🇩🇮🇩

KPK dan Kemendes Perkuat Pengawasan Dana Desa

Atasi Krisis Covid-19, TNI AD Siapkan 68 RSAD di Seluruh Indonesia

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Jakarta--alasannews.id.-- Pada teleconference Jumat (27/03/2020) yang dilakukan kembali oleh Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Panglima TNI serta Sekjen Kemhan, membahas tentang pembaharuan informasi terkait dukungan APD, rapid test, penggunaan media komunikasi dan pendistribusian logistik serta solusi mengatasi krisis yang disebabkan Virus Covid-19 ㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤ “Saya memberikan kewenangan kepada RSPAD untuk menggunakan dana BLU dalam pengadaan suplai serta peralatan yang dibutuhkan dalam menghadapi Covid-19,” ujar Jenderal Andika Perkasa dalam teleconference di Mabesad ㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤ Pemantauan APD yang didatangkan Kemhan, pengadaan cepat laboratorium rapid test serta perlengkapannya, training petugas medis untuk menggunakan ventilator, penggunaan media komunikasi dari pusat (RSPAD) ke 68 RSAD dan pendistribusian logistik yang sudah ada, diinventarisir dengan baik, serta arahan solusi dan Sekjen Kemhan kepada Andika dan Panglima TNI tentang upaya mempertahankan logistik untuk jangka Panjang, dengan cara mulai melakukan penanaman bibit bahan pokok utama ㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤ “20 ton APD yang kita terima, jangan sampai 68 Rumah Sakit TNI AD (RSAD) tidak dialokasikan. Logistik yang sudah kita punya, harus dapat di manage. Jangan sampai ada yang menimbun untuk diri sendiri, inventarisir semua yang ada,” tegas Kasad ㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤ Pemantauan yang dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa kepada RSPAD dan 68 RSAD lainnya serta dukungan tempat tinggal sementara bagi petugas medis yang diberikan, demi menjaga kestabilan baik dalam komunikasi maupun pergerakan petugas medis dalam menangani dan memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 ㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ “Kalau ada yang ragu untuk mensinkronisasikan komunikasi dari 68 RSAD kepada RSPAD lapor saya,’’ pungkas Jenderal TNI Andika Perkasa ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🙏🏻📝🙏🏻🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Atasi Krisis Covid-19, TNI AD Siapkan 68 RSAD di Seluruh Indonesia

Kendalikan Mobilitas Antarnegara untuk Antisipasi Lonjakan Kasus Impor Covid-19

BOGOR, alasannews.id.--

Pandemi virus korona atau Covid-19 terus meluas dan telah menjangkiti 202 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam satu minggu terakhir, episentrum Covid-19 juga beralih dari sebelumnya di Tiongkok, kini berada di Amerika Serikat dan Eropa.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang digelar secara telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020. Presiden juga mengatakan bahwa beberapa negara yang telah mampu mendatarkan kurva penyebaran Covid-19, menghadapi tantangan baru berupa banyaknya kasus dari luar negeri.

"RRT, Korea Selatan, dan Singapura saat ini banyak menghadapi _imported cases_, kasus-kasus yang dibawa dari luar negeri," kata Presiden

Oleh sebab itu, selain mengendalikan arus mobilitas antarwilayah di dalam negeri seperti arus mudik, Presiden juga menyerukan agar mobilitas antarnegara yang berisiko membawa kasus impor juga dikendalikan. Arus kembalinya warga negara Indonesia (WNI) dari beberapa negara seperti Malaysia misalnya, perlu untuk dicermati karena menyangkut jumlah WNI yang tidak sedikit.

"Saya menerima laporan dalam beberapa hari ini, setiap hari ada kurang lebih 3 ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Selain pekerja migran di Malaysia kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari para kru kapal, pekerja ABK yang ada di kapal, perkiraan kita ada kurang lebih 10 ribu sampai 11 ribu ABK. Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk _men-screening_ mereka," paparnya.

Di samping itu, pergeseran episentrum Covid-19 ke Amerika Serikat dan Eropa juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas warga negara asing ke wilayah Indonesia.

"Terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di Tanah Air," tegasnya.

Untuk itu, Kepala Negara kembali menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat baik di bandara, di pelabuhan, dan di pos lintas batas. Bagi mereka yang tidak ada gejala, bisa dipulangkan ke daerah masing-masing dengan status sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

"Jadi setelah sampai di daerah betul-betul kita harus menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin. Kemudian yang lain juga yang berkaitan dengan program bantuan sosial yang perlu kita berikan," imbuhnya.

Sedangkan bagi mereka yang memiliki gejala, harus dilakukan proses isolasi di rumah sakit yang telah disiapkan pemerintah, misalnya di Pulau Galang. Presiden pun meminta kebijakan terkait perlintasan warga negara asing (WNA) di Indonesia dievaluasi secara berkala.

"Mengenai perlintasan warga negara asing, saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA di Indonesia ini dievaluasi secara reguler, secara berkala untuk mengantisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara yang ada di dunia," tandasnya.bpmisetpres/puan

Kendalikan Mobilitas Antarnegara untuk Antisipasi Lonjakan Kasus Impor Covid-19

Puan Maharani Dukung Daerah Lakukan Lockdown

JAKARTA - alasannews.id,-- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR dapat memahami dan mendukung sistem penanggulangan virus corona dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah, apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. "DPR juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi wabah virus corona dan mengajak masyarakat untuk dapat ikut disiplin dalam melaksanakan physical distancing sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran virus tersebut," kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019–2020, Senin (30/3/2020). Ketua DPP PDIP ini mengapresiasi dan akan memberikan dukungan yang diperlukan bagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani wabah virus corona. "DPR juga terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan penanganan wabah tersebut agar dapat berlangsung secara efektif," tuturnya. Puan mengatakan, DPR meminta pemerintah agar mengambil upaya, kebijakan, dan program yang efektif utamanya dalam menjamin keselamatan rakyat, memberikan pelayanan penanganan, memastikan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang cukup, memperluas edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penyebaran virus corona; serta dalam menangani dampak sosial, ekonomi, dan budaya akibat wabah virus corona. "Termasuk antara lain stimulus ekonomi untuk sektor riel dan UMKM, ketersediaan bahan pangan, bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta antisipasi menyambut bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri," katanya.

Puan Maharani Dukung Daerah Lakukan Lockdown

Korlantas Polri Siapkan 2 Skenario Terkait Pelarangan Mudik Lebaran

JAKARTA, alasannews.id .-- Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) mengikuti rapat koordinasi melalui video conference tentang persiapan Operasi Ketupat 2020 dari Ruang Rapat Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri.

Rapat ini dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono MSi, dan diikuti sejumlah pejabat utama Polri lainnya. Dalam kesempatan ini Kabaharkam Polri didampingi oleh Kakorpolairud Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, dan Kakorbinmas Baharkam Polri.

Rapat kali ini mendengarkan paparan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Drs Istiono MH, dalam rangka mendukung rencana kebijakan pemerintah tentang pelarangan mudik lebaran. Terkait hal itu, Korlantas Polri telah menyiapkan dua skenario Operasi Ketupat 2020.

1:Pertama, jika mudik dilarang, Korlantas Polri akan melakukan penutupan jalan tol, penyekatan sejumlah jalan. Kendaraan yang diperbolehkan keluar masuk kota besar hanya kendaraan logistik. Kendaraan pengangkut penumpang dan kendaraan pribadi tidak boleh melintas kecuali ada urusan mendesak.

2:Kedua, jika masyarakat diimbau untuk tidak mudik, Korlantas Polri akan mengikuti prosedur penanganan Covid-19 sebagaimana rencana yang sudah ada, di samping memberikan imbauan sejak awal agar masyarakat tidak mudik. 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🙏🏻📝🙏🏻🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Korlantas Polri Siapkan 2 Skenario Terkait Pelarangan Mudik Lebaran

Pelayanan KUA dan Generasi Milenial

JAKARTA, alasannews.id.-- Pengguna terbanyak layanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah kaum milenial. Ini bisa diketahui karena rerata yang akan melangsungkan pernikahan mayoritas adalah anak muda yang berada di kelompok milenial. Sebagai tempat pelayanan publik yang mencatat pernikahan, KUA harus bisa beradaptasi berhadapan dengan generasi umur milenial tersebut. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, jumlah generasi milenial mencapai 88 juta jiwa atau 33,75 persen dari total penduduk. Proporsi tersebut lebih besar dari proporsi generasi sebelumnya seperti generasi X sejumlah 25,74 persen maupun generasi baby boomer ditambah generasi veteran sejumlah 11,27 persen. Demikian juga ditambah generasi Z yang baru mencapai sekitar 29,23 persen. Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2018) memprediksi, pada 2020 ini, yakni tahun dimulainya bonus demografi, generasi milenial berada pada rentang usia 20-40 tahun. Usia tersebut adalah usia produktif yang akan menjadi mesin berbagai aktivitas progresif di Indonesia. Dengan kelebihan itu mereka memiliki kepercayaan yang tinggi. Di antara ciri kelompok yang juga disebut generasi Y ini adalah kritis dalam memandang persoalan yang dihadapinya, termasuk ketika berhadapan dengan aparatur sebagai penyedia layanan publik. Generasi ini juga akrab dengan penggunaan teknologi informasi (tech-savvy). Sebelum mengurus dokumen di instansi pemerintah misalnya, biasanya mereka akan mencari terlebih dahulu informasi yang diperlukan baik dari orang lain maupun dari media internet. Berbekal informasi itulah mereka mendatangi kantor instansi yang dituju. Masalahnya, para milenial dilayani oleh generasi yang sama sekali berbeda dengan mereka. Mayoritas ASN adalah digital imigrant yang tentu kalah tanggap dalam penggunaan teknologi informasi dari para digital native milenial kita. Karakter generasi baby boomers dan generasi X yang menghargai hierarki dan otoritas tentu berlawanan dengan para milenial yang fleksibel dan rebel. Ketika informasi yang diterima dari oknum aparatur tidak sesuai dengan informasi yang ia peroleh sebelumnya, disinilah persoalan datang. Jiwa kritis anak milenial ini akan muncul. Dan jika tidak selesai pada saat itu, dia akan menggunakan media yang ada untuk melaporkan keluhannya tersebut, seperti media sosial atau kanal dumas yang tersedia. Maka, wajar jika masih ada pengaduan masyarakat (dumas) terhadap layanan nikah di KUA yang mindset aparaturnya belum sesuai dengan mindset reformasi birokrasi. Praktik mematok biaya nikah yang melebihi ketentuan dan adanya pungutan liar dalam duplikat buku nikah adalah dumas yang paling banyak. Pendekatan seorang abdi negara yang di luar ketentuan tersebut tentu tidak dapat diterima oleh para milenial. Akhirnya, birokrasi kita lebih sering mendapati sumpah serapah via media sosial yang para pegawai senior belum tentu tahu dan dapat mengaksesnya sekalipun. Seharusnya reformasi birokrasi kita dekat dengan kaum milenial. Karenanya, diperlukan kerangka kebijakan komprehensif dan terperinci untuk menjadikan milenial titik tumpu sebagai customer internal maupun eksternal. Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi yang sudah bergulir sekian tahun diakui sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan di birokrasi ASN Kementerian Agama. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada prilaku tercela dari aparatur yang tidak mencerminkan reformasi birokrasi, termasuk masih adanya pungutan liar di KUA Kecamatan. Peningkatan kesejahteraan penghulu yang sudah berjalan lima tahun juga sudah menunjukkan perbaikan pelayanan berarti. Pimpinan di Kementerian Agama pun seolah tidak bosan memberikan pembinaan dan mengingatkan agar selalu bersyukur dengan banyaknya tunjangan yang diterima dengan komitmen untuk tidak pernah melanggar aturan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, karena ulah satu dan dua oknum, citra KUA kembali jalan tergopoh-gopoh. Ibarat kata pepatah, gara-gara setitik nila, rusak susu sebelanga. Ini bisa dilihat karena masih ada aduan dari masyarakat tentang adanya pungutan liar, tidak hanya di KUA di pedesaan tetapi juga di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Tentu reformasi birokrasi di Kementerian Agama harus dituntaskan. Ini adalah pekerjaan rumah yang belum selesai. Di bawah kendali Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang melanjutkan tugas Menteri Agama sebelumnya, saya optimistis reformasi birokrasi di "Kementerian Putih" ini akan berjalan dengan baik. Ditambah peran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang baru, menjadi suplemen untuk mengikis kerak dan lemak yang masih tersisa di KUA Kecamatan. Penerapan Sanksi Yang tak kalah penting dari upaya memutus mata rantai adanya praktik pungutan liar di KUA adalah penerapan sanksi secara ketat dan dengan hukuman maksimal. Penulis menemukan bahwa beberapa oknum pelaku pungli di KUA adalah orang yang sama. Meski oknum tersebut sudah di BAP dan diberikan hukuman disiplin berupa mutasi ke KUA lainnya, tapi tidak membuat jera pelaku, dan mengulangi perbuatannya di tempat kerja yang baru. Karenanya, pemberian sanksi yang tidak menimbulkan efek jera ini perlu dievaluasi. Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengistimewakan generasi milenial dalam pelayanan, tapi sebagaimana penulis singgung di atas, generasi Y merupakan titik tumpu dan barometer untuk respon pelayanan yang baik oleh birokrasi kita. Jika kita sudah terbiasa berhadapan dengan kaum milenial yang kritis dan karena itu kita sangat hati-hati memberikan pelayanan kepada mereka, maka ini akan mudah dilakukan ketika memberikan pelayanan kepada generasi lainnya. Semoga! 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🙏🏻📝🙏🏻🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Pelayanan KUA dan Generasi Milenial

Presiden: Fokus Kita Mencegah Meluasnya Covid-19

Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, terjadi percepatan arus mudik dari Jabodetabek menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.(Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.)

JAKARTA, alasannews.id.--

Mudik saat Idulfitri atau Lebaran merupakan tradisi yang melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak di Indonesia. Sebagai gambaran, pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia. Saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi bersama jajarannya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa di tengah pandemi virus korona atau Covid-19, mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19.

“Bahkan, laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 30 Maret 2020. Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, ujar Presiden, telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta ke Provinsi Jawa Timur. 

Selama delapan hari terakhir ini tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke empat provinsi tersebut. “Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainnya misalnya kereta api maupun kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi,” imbuhnya.

Karena itu, Kepala Negara menekankan beberapa hal, yaitu pertama, fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, demi keselamatan bersama, Presiden juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah.

Menurutnya, imbauan-imbauan saja tidak cukup untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. “Saya melihat sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya imbauan-imbauan seperti itu juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini,” paparnya. 

Ketiga Presiden melihat bahwa arus mudik yang terlihat lebih dini bukan karena faktor budaya, tetapi karena memang terpaksa. Misalnya, banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.

“Karena itu saya minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor formal, para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro dan usaha kecil agar betul-betul segera dilaksanakan di lapangan sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” jelasnya.

Keempat, untuk keluarga yang sudah terlanjur mudik, Presiden meminta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasannya. Menurutnya, pengawasan di daerah masing-masing merupakan hal yang sangat penting. “Saya juga menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DIY bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik di desa maupun di kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira juga inisiatif yang bagus,” ungkapnya. 

Presiden juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tersebut dilakukan secara terukur, tidak sampai menimbulkan langkah-langkah penapisan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung. “Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa,” tandasnya. (BPMI Setpres)

Presiden: Fokus Kita Mencegah Meluasnya Covid-19

Bila Penyelenggaraan Haji Batal, Pemerintah Kembalikan Dana Setoran

JAKARTA, alasannews.id.-- Pemerintah melalui Kementerian Agama terus memantau perkembangan kebijakan Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 1441H/2020M. Bersamaan itu, Kemenag juga menyiapkan dua skema penyelenggaraan haji.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Menurutnya, Indonesia mempersiapkan dua skenario, haji tahun ini tetap diselenggarakan atau dibatalkan. “Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji, termasuk perkembangan pembatasan ibadah yg dilakukan Saudi di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kita juga menyiapkan mitigasi kalau pelaksanaan ibadah haji dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujar Menag di Jakarta, Jumat (27/3).

Sampai saat ini, persiapan layanan di Arab Saudi, terkait pengadaan layanan akomodasi, transportasi darat dan katering terus berjalan. Namun, sesuai surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, pembayaran uang muka belum dilakukan, demikian pula untuk penerbangan.

“Proses pengadaan layanan juga terus berjalan hingga kontrak, namun belum ada pembayaran uang muka,” tutur Menag.

Di dalam negeri, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) juga masih berproses. Sampai hari ini, tercatat sudah 83.337 jemaah yang melakukan pelunasan. Untuk tahap awal, pelunasan ini akan berlangsung hingga 30 April 2020.

“Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, dana yang disetorkan saat pelunasan, dapat dikembalikan lagi ke jemaah,” ujar Menag.

Mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, Kemenag sementara menunda pelaksanaan bimbingan manasik haji secara konvensional yang melibatkan kerumunan massa. 

Kemenag tengah memfinalkan beberapa skenario pelaksanaan manasik, antara lain: distribusi buku manasik ke jemaah agar bisa dijadikan bahan bacaan, memanfaatkan media televisi dan radio untuk proses pembelajaran, menggunakan sarana pembelajaran daring, atau edukasi dan sosialisasi melalui media sosial. “Skema ini sedang difinalkan. Semoga bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini,” jelas Menag.

Skema pembekalan petugas haji yang melibatkan kerumunan, sambung Menag, juga ditiadakan dan diganti dengan pembekalan daring. Sebagai bentuk kepedulian atas situasi darurat nasional ini, lanjut Menag Fachrul, Kementerian Agama juga telah menawarkan penggunaan asrama haji di sejumlah kota besar sebagai tempat isolasi orang atau pasien dalam pengawasan Covid-19.

Adapun proses pelaksanaannya akan dilakukan atas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemda, dan pihak terkait lainnya. “Aksi ini dimulai dari peminjaman Gedung Utama Asrama Haji Pondok Gede yang mulai awal minggu ini sudah digunakan RS Haji sebagai ruang perawatan pasien dengan status PDP Covid-19,” kata Menag. 

Llanjut, Menag sampaikan juga telah membentuk Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, dan sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp311M, ditambah dengan dana peduli ASN Kemenag yang pengumpulannya terus berjalan. Terakhir, Menag kembali mengimbau para calon jemaah haji agar tetap mengikuti setiap tahapan haji, sembari terus sabar memantau perkembangan di Saudi.

“Apapun keputusan Kerajaan Saudi dan Pemerintah Indonesia, itu pasti dilakukan bagi kemaslahatan orang banyak, khususnya para calon jemaah haji,” pungkasnya. 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🙏🏻📝🙏🏻🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Bila Penyelenggaraan Haji Batal, Pemerintah Kembalikan Dana Setoran

Please insert your API key for mailchimp.

Image

Download Our Mobile App

Image
Image