All Stories

Wisuda Hafal Qur'an di Tengah Pandemi Covid-19

Bogor--alasanews.id,-- Pandemi covid-19 yang melanda seluruh tanah air kita, tidak menyurutkan anak-anak santri ini menuntut ilmu.

Pembina Yayasan Taman Qur'an Indonesia, H Andi Arlin saat mewisuda puluhan santri di Cimanggu Bogor, Jawa Barat mengatakan, daurah selama 60 hari ini telah kita lihat hasilnya pada hari ini dalam bentuk wisuda.

Santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia itu, digodok langsung tenaga profesioanl dalam hafalan Al Qur,an sehingga berjalan sesuai rencana.

Menurut Andi Arlin, menuntut ilmu sebagai dasar utamanya adalah dengan menghafal Qur,an dan pengusaan bahasa Arab dengan baik dan benar. Wisuda yang dilangsungkan sangat sederhana, membuat suasana haru namun penuh semangat sehingga kesan menjadi menyenangkan para santri yang hari itu sukses. Yayasan Taman Indonesia ini,

Wisuda Hafal Qur'an di Tengah Pandemi Covid-19

UN Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah Ditiadakan

JAKARTA, alasannews.id.--

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Coronavirus disease (Covid-19), Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam memastikan Ujian Nasional (UN) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah untuk jenjang Ulya dan Wustha Tahun 2020 ditiadakan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Imam Safei yang juga merupakan Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

"Dengan ditiadakan atau dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan dan seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti tahun sebelumnya,” ucap Imam.

"Ujian Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di tingkat Ulya dan Wustha dapat dilakukan dengan cara lain asalkan tidak dengan cara mengumpulkan santri," terangnya.

Berikut ini beberapa ketentuan dalam kelanjutan penyelenggaraan PKPPS tahun ajaran 2019/2020: Pertama, untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan santri tidak boleh dilakukan. 

Keduaujian dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring/jarak jauh, dan/atau bentuk assesment jarak jauh lainnya.

Ketiga, ujian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum secara menyeluruh. Keempat, kelulusan PKPPS jenjang Ula ditentukan berdasarkan nilai rapor lima semester terakhir (tingkat 4, tingkat 5, dan tingkat 6 semester gangsal).

Nilai semester genap tingkat 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Kelima, kelulusan PKPPS jenjang Wustha dan Ulya ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap tingkat 9 dan 12 dapat digunakan sebagai nilai tambahan kelulusan. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk pelaksanaan ujian akhir semester atau kenaikan tingkat," ujarnya.

Menurut Imam, untuk kenaikan tingkat semua jenjang juga berlaku hal yang sama, yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan tingkat dalam bentuk tes yang mengumpulkan santri tidak diboleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran terkait pelaksanaan ujian-ujian PKPPS dalam masa darurat COVID-19 ini.

Selain itu, ujian akhir semester untuk kenaikan tingkat dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring/jarak jauh, dan/atau bentuk assesment jarak jauh lainnya, terang Imam. “Ujian akhir semester untuk kenaikan tingkat dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan pencapaian kurikulum secara menyeluruh. Dan dengan keluarnya surat edaran ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian sebelumnya tidak berlaku lagi,” tegas Imam. 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🙏🏻📝🙏🏻🇮🇩🇮🇩🇮🇩

UN Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah Ditiadakan

Ujian Nasional Resmi Ditiadakan, Begini Kata Ali Zamroni

JAKARTA--alasannews.id,- 

Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat, Anggota Komisi X DPR RI menggelar rapat via media virtual dan membahas agenda kebijakan dibidang pendidikan sekaligus melakukan koordinasi cepat dengan Kemendikbud RI terkait masalah pengelolaan UN tingkat SD, SMP, dan SMA.

Pelaksanaan Ujian Nasional diputuskan untuk resmi ditiadakan dengan banyak pertimbangan terutama sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Virus Covid-19 sesuai surat edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19.

Ali Zamroni menegaskan bahwa kebijakan ini adalah upaya untuk menjaga masyarakat kita dalam situasi yang membahayakan ini.

“Saya mengapresiasi langkah Kemendikbud dalam rangka meniadakan UN ditingkat SD, SMP danSMA, Saya juga sepakat bahwa keselamatan siswa kita jauh lebih penting. Oleh karena itu, keputusan terkait dihapuskannya UN ini harus segera di sosialisasikan sampai ketingkat paling bawah, agar masyarakat dapat dengan jelas menerima informasi. Saya juga berharap bahwa informasi ini bisa langsung di tindaklanjuti oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota untuk menindaklanjuti surat edaran dari Kemendikbud. Informasi harus disampaikan dengan jelas beserta aturan yang berlaku”.

Selain dalam rangka menjaga keamanan bagi para siswa sekolah, Ali berharap Kemendikbud RI dapat menyampaikan informasi sejelas-jelasnya terkait ditiadakannya UN ini agar dapat dipahami oleh para guru, murid, wali murid hingga seluruh masyarakat Indonesia bahwa keputusan ini bukan kemudian menghilangkan standar kompetensi kelulusan bagi para murid.

‘’Yang paling penting saat ini adalah bahwa kita harus mengambil langkah keamanan seluruh warga sekolah dari wabah Covid-19. Ini sudah langkah yang tepat dari sisi ancaman kesehatan, namun tentunya setiap sekolah harus tetap menggunakan system kelulusan bagi para siswa dengan tepat tanpa menghilangkan standar kompetensi dan kemampuan siswa.” jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa mungkin ditiadakannya UN ini akan menghilangkan indikator pemetaan kompetensi peserta didik dalam satuan pendidikan secara nasional . Namun hal tersebut tidak menjadi masalah sebab ukuran kelulusan dapat dicapai melalui hasil belajar siswa. 

Peniadaan UN menjadi momentum setiap sekolah untuk merancang formula dan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi peserta didik agar memiliki kemampuan daya saing. Pola bisa dilakukan dengan menerapkan system daring dan meriview nilai berdasarkan hasil belajar pada semester sebelumnya.

Ali menjelaskan hal penting lainnya soal pola efektivitas pendaftaran bagi para siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atau ke perguruan tinggi agar oleh Kemendikbud segera merancang akses secara efektif dan memudahkan para siswa untuk mendaftarkan diri ke jenjang pendidikan berikutnya.

‘’Kemendikbud harus segera menyusun kebijakan yang efektif untuk mengatur akses siswa/i yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah maupun perguruan tinggi dalam situasi Covid-19 ini. Kita berharap situasi wabah Covid-19 ini dapat segera berlalu dan mari bersama-sama untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga pola hidup sehat dengan menerapkan aktivitas produktiv dirumah,” tegas ali zamroni.rd

Ujian Nasional Resmi Ditiadakan, Begini Kata Ali Zamroni

Pemerintah Putuskan UN 2020 Ditiadakan

Pemerintah Putuskan UN 2020 Ditiadakan Alasan utama ditiadakannya ujian nasional 2020 adalah prinsip keamanan dan kesehatan untuk para siswa dan keluarganya di tengah pandemi Covid-19.(Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr).

ALASANNEWS.id --Pemerintah memutuskan ujian nasional (UN) tahun 2020 ditiadakan menyusul pandemi virus korona atau Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdiskusi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 24 Maret 2020.

“Ratas siang hari ini akan dibahas mengenai kebijakan ujian nasional untuk tahun 2020. Kita tahu Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di Tanah Air dan kita juga telah melakukan kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19,” kata Presiden.

Adapun keputusan ditiadakannya UN disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam keterangan persnya usai rapat terbatas. Nadiem menyebut alasan utama ditiadakannya UN adalah prinsip keamanan dan kesehatan untuk para siswa dan keluarganya.

“Setelah kami pertimbangkan dan juga diskusikan dengan Pak Presiden dan dengan instansi-instansi lainnya di kementerian dan di luar, kami telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan dari siswa-siswa kita dan tentunya juga keamanan keluarga mereka, dan kakek-neneknya siswa-siswa tersebut,” kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan bahwa UN bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi bagi siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara untuk ujian sekolah, Nadiem mengatakan bahwa setiap sekolah masih bisa melaksanakannya, dengan catatan tidak melalui tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas.

“Ada berbagai macam opsi sekolah bisa melaksanakan ujian sekolah, misalnya melalui online kalau mau, ataupun dengan angka dari nilai lima semester terakhir. Itu adalah opsi yang bisa ditentukan oleh masing-masing sekolah,” imbuhnya.

Ujian sekolah tersebut, kata Nadiem, tidak dipaksakan untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum sampai semester terakhir yang terdampak oleh bencana Covid-19 dan terdisrupsi pembelajarannya. Sebelumnya dalam ratas, Presiden menjelaskan bahwa ada 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti ujian nasional dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh Tanah Air.

Maka itu, Presiden meminta agar kebijakan mengenai ujian nasional dapat segera diputuskan dengan memegang prinsip tidak merugikan hak para siswa. “Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti ujian nasional yang diadakan,” tegas Presiden. (BPMI Setpres)

Pemerintah Putuskan UN 2020 Ditiadakan

BEM se Jabodetabek Aksi Sosial Bagikan Masker

Jakarta, alasannews.id.-- Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jabodetabek, yang terdiri dari UMJ, Uhamka, Universitas Jayabaya, Universitas Esa Unggul, Universitas Al Aqidah dan Universitas Yarsi, menunjukkan kepeduliannya terhadap Covid-19 yang tengah marak di Indonesia.

Ginka selaku Koordinator menunjukkan kepeduliannya dengan mengumpulkan teman teman BEM Jabodetabek untuk melakukan aksi sosial membagikan masker, hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan serta melakukan sosialisasi terkait antisipasi penyebaran corona.

Mahasiswa yang tergabung langsung turun membagikan barang-barang tersebut dan menyemprotkan disinfektan kepada Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat ditemui di sela-sela kegiatan, Ginka berharap akan ada banyak yang juga peduli dengan masalah ini.

 

“Ini adalah yang pertama kali. Setelah ini kita akan jalan lagi untuk mengumpulkan, mengetuk pintu hati teman-teman untuk lebih peduli kepada pencegahan virus ini, dan meminta pemerintah untuk segera karantina wilayah” ungkapnya di kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Senada dengan Ginka, Tubagus, Menteri Luar Negerk BEM Uhamka, mengatakan mendukung upaya pemerintah menangani Covid-19.

"Kami selaku pemuda dan mahasiswa mendukung pemerintah dalam mengatasi kasus ini, untuk itu kita harus bekerja sama demi memutus rantai penyebaran," terang Tubagus.

Kendati demikian, Tata Hari Umara, Ketua BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UMJ, menegaskan untuk masyarakat agar tetap stay at home mengikuti anjuran pemerintah.

"Pemerintah hari ini telah berjuang untuk menuntaskan kasus ini, maka dari itu dengan stay at home dapat mencegah penyebaran covid-19 ini," terang tata. Fajar Adi Nugroho, Presma BEM UI, mengatakan pihaknya mendukung terus upaya pemerintah dan membantu untuk memutuskan penyebaran virus.

"Kami terus mendukung upaya pemerintah dalam mencegah virus Corona, dan mohon maaf dalam agenda tersebut belum bisa hadir karena besok senin, (30/03) kami juga akan membagikan Hand sanitizer ," kata Fajar saat diwawancarai via WhatsApp..RD

 BEM se Jabodetabek Aksi Sosial Bagikan Masker

Mendikbud Tegaskan UN Bukan Berdampak ke Siswa, tetapi Evaluasi Pemetaan Secara Nasional

Mendikbud saat menjawab pertanyaan melalui konferensi video, Selasa (24/3). 

JAKARTA -- alasannews.id |

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menjelaskan bahwa Ujian Nasional (UN) bukan berdampak kepada siswanya sebenarnya secara Undang-undang UN adalah evaluasi pemetaan secara nasional.

”Jadinya bagi yang sudah melakukan kami apresiasi tapi itu tidak akan digunakan sebagai tes seleksi dan memang sudah tidak, dan tidak akan digunakan untuk kelulusan ya seperti yang sudah ditetapkan sesuai undang-undang,” ujar Mendikbud saat menjawab pertanyaan melalui konferensi video, Selasa (24/3).

Mengikuti Undang-Undang Sisdiknas, Mendikbud menyampaikan bahwa evaluasi pada siswa itu harus di guru dan kelulusan ada di sekolah, sehingga mengacu hal itu Kemendikbud memberikan beberapa opsi atau bimbingan bagaimana ujian sekolah itu bisa terjadi.

”Berarti untuk tolak ukur pemetaan memang tahun ini karena bencana krisis COVID-19, pemetaan secara nasional memang terhambat tapi ini memberikan kita lebih banyak waktu untuk preparasi dan menyempurnakan yang 2021, yaitu assessment kompetensi yang sedang dikembangkan pada saat ini,” kata Mendikbud. 

Jadi menurut Mendikbud, memang itu memang sudah standar pemetaan nasional yang sudah berubah dari kebijakan #MerdekaBelajar episode 1. Ia menambahkan bahwa ini menyasar untuk target pada saat setelah bencana Covid-19 ini sudah berakhir.

Untuk di daerah-daerah yang mungkin ada tantangan dengan teknologi, Mendikbud mengaku sedang melakukan kerja sama dengan berbagai macam telekomunikasi untuk bantuan subsidi data untuk platform-platform online learning yang sudah banyak.

Ia menyebutkan ada lebih dari 10 mitra yang sudah dianjurkan bagi berbagai macam dinas dan sekolah untuk bisa melakukan online learning dan dari Kemendikbud membantu sisi data.

”Memang enggak semua daerah dan enggak semua rumah tangga punya akses ke smartphone, jadi ini merupakan suatu hal yang cukup challenging tapi kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam waktu ke depan untuk memastikan bahwa seluruh sekolah-sekolah kita online,” jelas Mendikbud.

Itu, sambung Mendikbud, memang adalah inisiatif dirinya dan Menkominfo juga untuk melaksanakan ini, tapi sementara diharapkan bahwa dengan adanya smartphone semua online learning ini paling tidak bisa mulai terjadi.

”Tentu ini bukan situasi yang ideal, ini situasi yang sangat darurat dan karena itu saya mengerti bahwa tidak semua kualitas pembelajaran akan optimal. Tapi baik guru, kepala sekolah maupun murid dan orang tua dimasing-masing rumah dan Kemendikbud semuanya ini lagi belajar bersama untuk bisa mengadaptasi dalam situasi yang baru ini,” katanya.

Saat ini, Kemendikbud sedang mengkaji mengenai SBMPTN yang sudah pasti itu adalah suatu requirement atau keharusan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, dan juga jumlah angkanya jauh lebih kecil daripada UN.

”Jadinya untuk ini saat ini sedang kami kaji apakah akan ditunda atau atau tidak, tapi tidak dibatalkan, ya. Ini sudah pasti. Tapi tentunya walaupun terjadi ini akan mengikuti standar dari pada keamanan dan kesehatan penanganan bencana Covid-19 ini dengan berbagai macam prosedur dan SOP yang ketat kalaupun dilakukan. Tapi mohon, kami sedang mengkaji dari sisi timeline-nya, apakah ditunda atau tidak itu akan kami kabarkan dalam beberapa waktu ke depan,” pungkasnya.@#bpmisetpres

Mendikbud Tegaskan UN Bukan Berdampak ke Siswa, tetapi Evaluasi Pemetaan Secara Nasional

Polsek Pantai Cermin Goes to School Berikan Himbauan awal Cegah Wabah Virus Corona

SERGAI (alasannews.id) -- Polsek Pantai Cermin melaksanakan kegiatan Goes to school di sekolah SMP Negeri I Pantai Cermin untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam upaya cegah awal wabah virus Corona / Covid 19, Senin(16/3/2020) sekira pukul 07:30WIB.

Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolsek Pantai Cermin AKP Slamet Riyadi diwakili Waka Polsek Pantai Cermin, Iptu HR Pakpahan dan Bhabinkamtibmas Polsek Pantai Cermin Bripka H Simbiring.

Dalam arahannya, Kapolsek Pantai Cermin AKP Slamet Riyadi di wakili Waka Polsek Pantai Cermin, Iptu HR Pakpahan mengatakan bahwa kegiatan Goes to school di sekolah SMP Negeri I Pantai Cermin untuk memberikan himbauan untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta selalu mencuci tangan sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan sebagai upaya awal cegah wabah virus Corona.

Selain itu juga Waka Polsek memberikan arahan agar seluruh siswa SMP Negeri I Pantai Cermin untuk tertib berlalu lintas, Kenakalan remaja, jauhi Penyalahgunaan Narkoba dan Bijak menggunakan sosmed. 

"Kamiakan terus melaksanakan Program Bapak Kapolres Sergai yaitu Police Goes To School sebagai pembina upacara setiap hari senin ke sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Sergai khususnya di wilayah Hukum Polsek Pantai Cermin untuk menyampaikan himbauan maupun pesan pesan Kamtibmas ke para pelajar atau siswa" tutupnya. (RH)

Previous Next

UN 2020 Dibatalkan, Begini Syarat Kelulusan

JAKARTA, alasannews.id.-- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, secara resmi menyampaikan pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020. Peniadaan UN berlaku untuk satuan pendidikan jenjang SMP/sederajat dan SMA/SMK/sederajat di Indonesia dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan peserta didik di tengah pandemi Covid-19.

Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease.

Mendikbud menyebutkan, dalam masa darurat penyebaran Covid-19 syarat penentu kelulusan siswa bisa dengan mengadakan ujian sekolah (US), dengan syarat US tidak mengumpulkan siswa secara fisik atau US bisa dilakukan secara daring. Jika sekolah tidak siap mengadakan US daring, US dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

“Jadinya yang dilaksanakan masing-masing sekolah adalah US, dan US ini ada beberapa opsi yang kita berikan, tapi itu adalah haknya sekolah,” kata Mendikbud dalam konferensi video daring bersama media pada kegiatan Bincang Sore, Selasa (24/3/2020).

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Plt Kabalitbang) Totok Suprayitno, US tidak hanya mengacu pada ujian tertulis, tetapi juga mencakup nilai rapor dan prestasi yang dimiliki siswa selama menempuh pendidikan.

Untuk ujian tertulis (daring), materi yang akan tertuang dalam US merupakan kewenangan guru yang bersangkutan. Sekolah kini berperan sebagai penentu kelulusan siswa dengan berdasarkan evaluasi yang dilakukan guru. Sehingga penguasaan materi sangat bergantung dari cara siswa dan guru dalam memaksimalkan pembelajaran daring selama situasi darurat.

Totok juga menyampaikan siswa akan tetap menerima ijazah tanpa mencantumkan nilai UN, karena sejak tahun 2015 UN lagi menjadi penentu kelulusan. Sekolah yang telah melaksanakan US dapat menggunakan nilai US untuk menentukan kelulusan siswa. 

Namun bagi sekolah yang belum melaksanakan US ada beberapa ketentuan. Kelulusan SD/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, 5, dan 6 semester gasal), sementara nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Kelulusan SMP/sederajat atau SMA/sederajat juga ditentukan berdasarkan berdasarkan nilai lima semester terakhir dan nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Sementarai ituuntuk kelulusan SMK/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Kemudian nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Mengacu pada prinsip Merdeka Belajar, Mendikbud menyebut peniadaan UN tidak akan berdampak pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena akan tetap menggunakan sistem zonasi seperti tahun lalu.

“UN tahun ini adalah sekedar pemetaan dari segi pendidikan, bukan ada dampaknya kepada siswa, dan juga seleksi untuk PPDB juga tidak tergantung pada UN,” ujar Mendikbud. Hanya saja, peniadaan UN tahun 2020 di tengah situasi darurat akan mengakibatkan tidak optimalnya pemetaan pendidikan. 

Pelaksanaan UN SMK pada 28 provinsi yang sudah melaksanakkan UN di tahun 2020 ini juga tidak cukup menjadi tolok ukur dan pemetaan bagi pemerintah. Tolok ukur secara nasional di tahun 2020 dinilai tidak optimal, sehingga akan ditingkatkan dengan pendekatan internasional, yaitu PISA (Programme for International Student Assessment).

Di awal tahun, Kemendikbud sudah memperoleh data dari PISA yang dapat menjadi tolok ukur. Data PISA dirilis setiap tiga tahun sekali.

Menurut Mendikbud, PISA dinilai lebih akurat karena sudah berstandar internasional. Pertimbangan ini menjadi salah satu alasan mengapa mulai tahun 2021 UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter karena metode pengukurannya lebih mendekati PISA. Bagi siswa SMK yang telah melaksanakan UN, Mendikbud tidak lupa menyampaikan permohonan maaf dan apresiasi atas perjuangan para siswa SMK selama mengikuti UN.

“Saya sangat mengapresiasi anak SMK yang telah melakukannya dan mohon maaf kalau kecewa,” ujar Mendikbud. Ia mengatakan, keputusan untuk meniadakan pelaksanaan UN pada tahun ini karena melihat lonjakan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi setiap hari. Pasien dan korban yang terus bertambah membuat pemerintah harus mengambil keputusan dalam situasi darurat. 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🙏🏻📝🙏🏻🇮🇩🇮🇩🇮🇩

UN 2020 Dibatalkan, Begini Syarat Kelulusan

Ali Zamroni: Kemedikbud Harus Merancang Ulang Kalender Pendidikan Karena COVID-19

JAKARTA --AlasanNewa.id |

Ali Zamroni, S.Sos bersama anggota Komisi X DPR RI melakukan Rapat konsultasi intern Komisi X secara virtual dengan menggunakan Zoom Video Conference (24/03/2020). 

Agenda membahas soal Update situasi Covid di masing-masing dapil serta saling sharing Informasi. Rapat virtual ini dilakukan dalam upaya anggota DPR RI untuk tetap melaksanakan tugas mengawasi kerja pemerintah khususnya di bidang Komisi X tentang Pendidikan, Kepemudaan, Pariwisata, Ekraf maupun perpusnas.

Menghadapi Covid-19 ini secara otomatis banyak kegiatan yang terhambat, diantaranya dibidang pendidikan yang menjadi dimensi penting. Oleh karena itu, dampak dari situasi saat ini harus tetap menjadi konsentrasi pemerintah agar tidak mengenyampingkan urgensi pendidikan bagi para sisa/siswi.

Rapat Intern Komisi X melakukan banyak kajian ulang terkait kebijakan bidang pendidikan salah satunya mengenai metode Online Learning atau belajar jarak jauh sebagai sarana belajar pada mada di tiadakannya aktivitas disekolah selama dua pekan. 

Penerapan Online Learning ini ternyata tidak cukup efektif sehingga menimbulkan kebingungan pada pihak-pihak sekolah. Mulai dari juknis, panduan, hingga banyaknya keterbatasan yang tidak mendukung terutama bagi sekolah-sekolah di daerah-daerah pinggiran. Ali Zamroni, S. Sos – Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Gerindra saat melaksanakan WFH (Work From Home) Metode Online Learning Pada Rapat virtual tersebut Ali Zamroni memberikan masukan mengenai tindaklanjut pemerintah khususnya pada penerapan Online Learning.

“Dalam hal ini pemerintah perlu memberi panduan yang lebih efektif kepada para tenaga pengajar dan wali murid agar metode Online Learning dapat lebih dipahami dan diterapkan dengan mudah, dan seharusnya kemendikbud harus tanggap dan cepat melakukan upaya preventif, karena soal pendidikan ini kan kalau bicara soal teknologi, sekolah-sekolah pinggiran masih banyak keterbatasan mulai dari pemahaman sampai akses jaringan,” terang Ali.

Pembahasan lainnya yaitu soal UNBK. Komisi X masih melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah yang kabarnya akan dihapus. Kiranya masalah ini menurut Ali tidak dapat diputuskan dengan gamblang.

“Kemedikbud harus merancang ulang kalender Pendidikan karena situasi Covid-19, karena ini sudah masuk dalam tahapan UN dan Proses para siswa SMA masuk perguruan tinggi” tuturnya. Hal penting lainnya yang disampaikan Ali dalam Rapat Virtual ini ialah meminta kepada Pemerintah khususnya kemendikbud untuk melakukan koordinasi berkelanjutan.

“Kemendikbud harus melakukan koordinasi secara menyeluruh kepada dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia dari provinsi sampai kab/kota, karena lembaga di daerahlah yang pasti lebih paham terhadap situasi daerah masing-masing, seluruh aktivitas pendidikan yang tertunda akibat Covid-19 ini agar dapat diselesaikan secara efektif agar para siswa/i yang berada di kelas 6, 9, dan 12 tetap dapat melaksanakan kelanjutan pendaftaran ke jenjang pendidikan tinggi tanpa menghilangkan kompetensi siswa," tambah Ali. 

Fokus Covid-19 Anggaran harus terfokus kepada dampak dari situasi mewabahnya Covid 19 ini memang cukup meresahkan negara kita. Semakin hari pasien yang positif dan ODP semakin bertambah, namun peran pemerintah juga tidak boleh berhenti. Oleh pemerintah, Masyarakat harus terus dihimbau untuk bersama mencegah virus corona dengan terus mengkampanyekan cara menghindari paparan virus.

Kerja sama untuk melakukan upaya preventif ini terus diupayakan salah satunya dengan mengkampanyekan hidup bersih,cuci tangan, dan memviralkan aktivitas #dirumahaja hingga lockdown dibeberapa daerah.

Namun kendatipun begitu, masih banyak masyarakat indonesia yang abai dan bukan tanpa alasan, memang bagi mereka terutama masyarakat pedagang dan yang lain harus tetap melakukan aktivitas diluar untuk menafkahi keluarga. Maka dari itu, inipun harus menjadi persoalan yang mesti cepat ditanggapi oleh pemerintah.

“Dan saya juga mengapresiasi peran Kemendikbud untuk mentiadakan UN di tahun ini sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 secara lebih massive”, ujar Ali Zamroni, di akhir kesempatan.#rd

Ali Zamroni: Kemedikbud Harus Merancang Ulang Kalender Pendidikan Karena COVID-19

Tolitoli Liburkan Sekolah PAUD hingga SLTP Selama 14 Hari

 

TOLITOLI (alasannews.id) --

Meskipun Sulawesi Tengah tidak termasuk dari 8 Provinsi Penyebaran virus Covid 19, namun pemerintah daerah setempat telah merespon untuk menghentikan penyebaran virus memastikan itu dengan meliburkan sekolah.

Menyikapi himbauan Dan kenghindari Penyebaran virus Covid 19 yang lebih meluas, Dinas Pendidikan Tolitoli Sulawesi Tengah meliburkan sekolah mulai dari Sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tolitoli, Dr Adjimain Laterey Msi dalam suratnya tertinggal Hari Senin 16 Maret 2020 mengeluarkan edaran ke koordinator wi Layah Disdikbud se Kabupaten Tolitoli untuk segera menindaklanjuti Surat edaran gubernur Sulawesi Tengah  yang dikeluarkan tanggal 9 Maret 2020.

Libur sekolah terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai tanggal 29 Maret 2020 dengan menghimbau agar Selamat libur masing-masing korwil Disdikbud dapat menyiapkan strategic pembelajaran dengan system daring (pembelajaran jarak jauh).@

Previous Next

Please insert your API key for mailchimp.

Image

Download Our Mobile App

Image
Image