Daerah

Daerah (1)

Pelantikan 600 BPD se Kabupaten Tolitoli  oleh  Bupati Moh Saleh  Bantilan (ai/Pemda)

ALASANnews.id -- Sebanyak 600 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Tolitoli dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Tolitoli Hi. Moh. Saleh Bantilan, SH.,MH sabtu pagi (7/3) di Aula Vihara Dhamma Rajasa Tolitoli.

Acara pelantikan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitoli Moh. Zikron, SH.,M.Si bersama jajaran serta para Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Tolitoli.

Saat memberikan sambutannya, Bupati Hi. Moh Saleh Bantilan, SH.,MH mengatakan kegiatan ini merupakan momentum penting khususnya bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Kepala Desa dalam bekerjasama mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Pengurus dan anggota BPD yang dilantik kata Bupati merupakan wakil masyarakat sebagai bagian dari Pemerintahan Desa dan merupakan Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Bupati juga menjelaskan, BPD mempunyai kewenangan membahas rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Namun Bupati mengingatkan, agar dalam implementasinya, pelaksanaan kewenangan tersebut, hendaknya tidak terlalu berlebihan tetapi harus berlandaskan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati berpesan kepada Anggota BPD yang baru dilantik agar melaksanakan amanah dengan sungguh-sungguh, bangun komunikasi yang harmonis dengan Kepala Desa sebagai mitra sekaligus bersinergi dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di desa.

Khusus untuk penggunaan dana Desa, Bupati mengingatkan untuk dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya melalui penyusunan berbagai program dan kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. penggunaan dana desa harus dilaksanakan dengan efisien, transparan dan akuntabel sehingga mendorong majunya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.